Dukung Swasembada Gula, Darmadi Minta Kaji Ulang Permenperin 03/2021

Darmadi Fraksi PDIP

JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengaku mendukung rencana PTPN Group yang akan membentuk Sugar Co dalam kerangka ikhtiar menuju swasembada gula.

Hanya saja, dia kurang sependapat jika rencana tersebut dikatakan bakal terkendala dengan adanya kebijakan impor gula.

Kebijakan impor gula justru tidak akan menghambat program swasembada gula yang dicanangkan Pemerintah.

Sepanjang sistem tatakelola atau pengaturannya jelas.

Pandangan tersebut dilontarkan Darmadi saat menanggapi rencana atau keinginan PTPN group membentuk perusahaan gula yakni Sugar Co namun dikhawatirkan bisa terkendala jika skema impor gula tetap dijalankan.

“Kebijakan import tidak akan masalah jika berdasarkan neraca gula. Jika kebijakan pada Peraturan Menteri Perindustrian ada itu, yang mengakibatkan terjadi rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, maka itu yang akan mengakibatkan terhambatnya swasembada gula,” tandas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Kamis (24/06/2021).

Baca :  Kasus Asuransi Jiwasraya, DPR Siap Bentuk Pansus

Guna mewujudkan keinginan PTPN Group dalam menuju swasembada gula dengan membentuk Sugar Co, sebaiknya, saran dia, keberadaan Permenperin 03/2021 itu yang mestinya dikaji dan dicermati secara mendalam terlebih dahulu.

“Maka harus diteliti pasal per pasal (dalam Permenperin 03/2021), ada atau tidak yang akan berpotensi menyebabkan rembesan,” tegas Politikus PDIP itu.

Mestinya, kata dia, pabrik gula yang menyerap gula tebu rakyat yang diberi insentif kuota impor raw sugar, jadi kuota bukan diberikan ke pabrik gula rafinasi yang tidak menyerap gula tebu rakyat.

“Enak dong pabrik gula rafinasi mendapat kuota impor raw sugar tapi tidak diberi kewajiban menyerap gula tebu rakyat,” sindirnya.

Baca :  BUMN Dapat Kuota Minim Impor Gula, APTRI Nilai Swasta Cenderung Lebih Diprioritaskan

Yang paling urgen saat ini, menurutnya, keberadaan Permenperin 03/2021 harus direview satu demi satu pasal yang tertuang di dalamnya agar swasembada gula bisa terwujud lewat pembentukan Sugar Co.

“Banyak pasal yang berpotensi melanggar dalam Permenperin 03/2021 ini dan berpotensi menghambat swasembada gula. Apalagi rencana PTPN membentuk Sugar co yang membutuhkan capex sekitar Rp23 Triliun agar tercipta swasembada gula bisa terhambat dengan adanya regulasi itu,” tegasnya.

Padahal, menurutnya, pembentukan perusahaan Gula Sugar Co untuk mencapai swasembada gula dan menjadi pemain kelas dunia dengan estimasi capex sekitar Rp23 Triliun pada 2030 mestinya diberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi yang berkeadilan bukan berbasis kepentingan golongan tertentu.

Baca :  Sejumlah Pasal Permenperin 03/2021 Diduga Berbau Kepentingan Kartel

“Keberadaan Permenperin 03/2021 mestinya bisa menopang apa yang jadi keinginan PTPN misalnya, tapi kalau sebaliknya, aturan tersebut sudah seharusnya di revisi,” tandasnya.

Darmadi mengingatkan, politik legislasi maupun peraturan harus berpijak dan sesuai dengan spirit yang dicita-citakan founding father yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Begitupun dalam menyusun Permenperin 03/2021 harusnya politik legislasi yang berkeadilan dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara yang jadi titik tumpunya.

“Spirit swasembada gula harusnya berpijak pada hal itu yakni harus berbasis pada spirit Trisakti yang digagas Bung Karno dibidang ekonomi yaitu Berdikari dalam bidang ekonomi,” pungkasnya.