Indonesia dan India: Masa Depan Kondisi Fiskal

Pandemi yang membatasi ruang gerak masyarakat membuat banyak dari mereka yang mengalokasikan budget traveling-nya untuk berinvestasi.
Bank DBS Indonesia yang meraih penghargaan sebagai Best Payment and Collection Solution untuk PT Astra Sedaya Finance (ASF) - Cash Management Product (RAPID). Layanan perbankan DBS RAPID ini memungkinkan PT Astra Sedaya Finance untuk melakukan pencairan SameDay bagi nasabah.

Oleh: Tim DBS Group Research

Imbal hasil obligasi Indonesia (tenor 10 tahun dan 2 tahun) beranjak turun sejak kuartal kedua berkat sentimen global yang membaik serta kebijakan dalam negeri yang suportif.

Walaupun suku bunga acuan berada di titik terendah, kebijakan fiskal yang longgar tetap dijaga untuk mendukung pertumbuhan.

Pengeluaran di Jan-Apr 2021 yang naik 16% secara tahunan telah melampaui pendapatan, dan defisit anggaran mencapai 0,8% dari PDB sejak awal tahun atau naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu.

Tim DBS Group Research tidak melihat risiko terhadap target defisit tahun ini (-5,7% dari PDB).

Namun, pemerintah juga berusaha menghindari pembengkakan neraca anggaran di tahun depan akibat perubahan kebijakan pajak dan pengeluaran, yaitu dengan mencari sumber pendapatan tanpa mengurangi pengeluaran secara tajam.

Target indikatif defisit di 2022 ditetapkan sebesar 4,5-4,8% dari PDB.

Reformasi pajak sedang diupayakan, dengan usulan utamanya termasuk a) tarif pajak pertambahan nilai berjenjang, dengan tarif lebih tinggi untuk barang mewah; b) pajak digital atas perusahaan dan retribusi atas transaksi elektronik; c) tarif pajak lebih tinggi untuk golongan atas (HNWI); d) pajak karbon, untuk disisipkan ke kolom pajak atau sebagai biaya tambahan.

Sementara keinginan membuat perubahan serta kapan perubahan itu dibuat tergantung pada pandemi dan kecepatan pemulihan, rencana untuk memperkuat keuangan akan memberi dampak positif bagi pasar obligasi.

Imbal hasil obligasi pemerintah India bertenor 10 tahun sebagian besar diperdagangkan dengan selisih harga tipis sejak pertengahan April, karena investor memperhatikan saldo kas pemerintah dan kehadiran aktif bank sentral untuk mengelola pinjaman tahun fiskal 2022.

Baca :  Highrank Tagih Utang, DEWA Siap Private Placement 5,87 Miliar Saham

Itu diperkuat peningkatan program pembelian obligasi GSAP RBI pada kuartal ketiga 2021, menjadi 1,2 triliun rupee vs 1 triliun rupee pada kuartal kedua, di samping operasi pasar reguler dan penurunan suku bunga jangka panjang.

Masa depan tergantung pada bagaimana kebijakan fiskal terbentuk.

Untuk fiskal 2022, pendapatan pada kuartal kedua 2021 mungkin terpukul akibat gelombang kedua Covid, tetapi akan membaik pada kuartal ketiga, terutama pemungutan tidak langsung (indirect collections) dan pendapatan cukai bahan bakar, saat pembukaan berlangsung.

Transfer dividen lebih besar daripada RBI juga akan menjadi penyeimbang tepat waktu.

Namun, penerimaan dari divestasi mungkin mengalami penundaan.

Di sisi pengeluaran, alih-alih ada stimulus baru, bantuan sosial melalui jatah makanan gratis (PMGKY) malah diperpanjang hingga November.

Bersamaan dengan itu, menyusul perubahan dalam strategi vaksinasi, pengadaan dipusatkan, yaitu pemerintah pusat akan menyediakan 75% dari vaksin, yang akan dipasok gratis ke negara bagian untuk menginokulasi penduduk usia 18 tahun ke atas, sementara 25% sisanya akan dibeli rumah sakit swasta, dengan penetapan maksimum harga yang diatur.

Laporan Bloomberg mengutip pernyataan pejabat bahwa dua perubahan itu akan membebani menteri keuangan tambahan pengeluaran sebesar 800 miliar rupee (0,4% dari PDB) – 700 miliar rupee untuk pengadaan biji-bijian untuk makanan dan 100 miliar rupee untuk vaksin.

Baca :  Selain Bagi Dividen Rp71,4 Miliar, RUPS PEHA Ganti Dirut dan Komut Perseroan

Mengingat pasokan vaksin beragam– produksi dalam negeri dan varietas impor, yang lebih mahal – pengeluaran sebenarnya untuk vaksin mungkin lebih tinggi daripada indikatif 450 miliar rupee (yaitu 350 miliar rupee yang dianggarkan ditambah kenaikan 100 miliar rupee).

Pengeluaran tahun fiskal 2022 menghadapi risiko kenaikan ~0,4-0,5% dari PDB, menimbulkan risiko terhadap defisit, yang diperkirakan -6,8% dari PDB.

Namun, perhitungan akhir mungkin menemukan beberapa ruang gerak dari nilai nominal PDB lebih tinggi (deflator lebih tinggi) dan kemungkinan penyusunan ulang prioritas dalam total pengeluaran untuk meminimalkan risiko defisit meleset di luar target.

FX Daily: Indeks Harga Konsumen AS akan melampaui BOC dan ECB (Philip Wee)

Jaminan Bank Sentral AS bahwa inflasi AS akan bersifat sementara akan menghadapi masalah jika inflasi IHK AS naik lagi menjadi 4,7% secara tahunan (konsensus) pada Mei dari 4,2% pada April.

Kenyataan bahwa harga minyak mentah WTI mengikuti langkah Brent dan naik di atas 70 dolar Amerika per bbl juga tidak membantu.

Peningkatan ekspektasi bagi Bank Sentral AS untuk memulai pembahasan tentang pengurangan pembelian aset dalam pertemuan FOMC pada minggu depan telah melampaui perkiraan untuk Kanada dan Uni Eropa.

Bank of Canada, dalam pertemuannya pada Rabu (9/6), kemungkinan menerapkan pendekatan wait-and-see ketimbang mengejutkan dengan lebih banyak rencana pencegahan terkait inflasi.

Dolar AS akan mendapatkan momentumnya secara lebih cepat jika USD/CAD lebih tinggi dan EUR/USD lebih rendah saling bersilangan di wilayah 1,21-1,22.

Baca :  Perkuat Bisnis Properti, TINS Setor Sebidang Tanah ke Anak Usaha

CNY dan CNH bertahan di sekitar 6,40 per dolar AS dengan bias depresiasi. Wabah Covid-19 baru di Guangdong, yang menyumbang hampir seperempat dari ekspor Tiongkok, dapat memperlambat operasi di pelabuhan di Shenzhen dan Guangzhou.

Pertumbuhan ekspor melambat lebih dari yang diperkirakan pada Mei.

Pertumbuhan impor lebih tinggi pada bulan lalu diabaikan dan terlihat meningkat berkat harga komoditas lebih tinggi dan CNY lebih kuat.

Pada Selasa, pemerintah AS mengumumkan bahwa Perwakilan Dagang AS akan memimpin gugus tugas untuk mengatasi gangguan atas rantai pasokan sebagai upaya mengatasi perdagangan tidak adil Tiongkok dan memperkuat rantai pasokan AS.

Presiden AS Joe Biden, dalam kunjungannya ke Eropa, perjalanan pertamanya ke luar negeri, akan menggalang sekutu untuk memperjuangkan demokrasi.

Dia akan menghubungkan agenda kebijakan luar negeri AS dengan masalah dalam negeri pada KTT G7 di Inggris pada akhir pekan ini; G7 menyetujui usulannya untuk pajak minimum global sebesar 15%.

Selanjutnya, Biden akan mengunjungi Brussel untuk KTT NATO pada 14 Juni dan pertemuan Uni Eropa pada 15 Juni, di mana keamanan siber (membidik Rusia dan mata uang siber) dan Tiongkok lebih tegas termasuk dalam agenda.

Perjalanan itu akan berakhir di pertemuan puncak Presiden Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa pada 16 Juni.