Legislator Usul Adanya Indikator Layanan Publik Untuk Dorong PNBP Polri

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita

JAKARTA-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita mengusulkan adanya indikator-indikator khusus yang bisa menunjukkan tingkatan layanan publik dari sektor pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pelayanan rumah sakit (RS) yang dimiliki Polri.

Tujuannya agar dapat semakin mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari institusi Polri ke depannya.

Pemaparan tersebut disampaikan Ratna saat menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Selain Polri, Ratna Juwita mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar memberikan pressure terhadap provider-provider yang ada di Indonesia untuk lebih baik dalam menyelenggarakan jasa layanan publik yang lebih baik.

Baca :  PMI Manufaktur Indonesia Cetak Rekor Tertinggi, Tembus Level 54,6

“Saya berharap, layanan publik yang diberikan oleh Kominfo semakin baik kedepannya termasuk mem-pressure provider-provider agar tidak terjadi blankspot yang sangat mengganggu, khususnya terhadap dunia pendidikan. Jadi, saya  mengimbau Kominfo bisa menyelenggarakan aksesibilitas dari layanan provider-provider ini ke penjuru wilayah sampai ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)” ujar Ratna.

Selanjutnya, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk bisa memberikan pelayanan pembuatan paspor yang lebih baik kepada masyarakat dalam bentuk ‘jemput bola’.

Ratna Juwita mengingatkan, masih berlangsungnya pandemi Covid-19 tidak serta merta membuat Kemenkumham untuk berhenti mencari inovasi dalam menggelar pelayanan publik yang paling praktis dan seefisien mungkin.

Baca :  Pemkot Tangsel Rampungkan Data Warga Penerima Vaksin Covid-19

“Sehingga, suatu saat masa pandemi Covid-19 ini sudah bisa diatasi bersama dan kehidupan normal kembali maka layanan inovasi pembuatan paspor jemput bola tersebut bisa langsung on stream untuk segera dijalankan. Terakhir, kami ingin mengingatkan berkaitan dengan Badan Layanan Umum (BLU) bahwa di sana masih ada dana abadi riset dan dana abadi pesantren yang kami tunggu. Semoga, kedepannya mekanisme hal tersebut bisa segera disiapkan dan direalisasikan,” pungkas Ratna.