Menkeu: Reformasi Untuk Memperbaiki Daya Saing

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA-Meskipun saat ini fokus untuk memulihkan Indonesia dari pandemi Covid 19, pemerintah tetap ingin melakukan reformasi dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing.

“Reformasi ini biasanya sifatnya jangka menengah panjang. Mungkin belanja fiskalnya sekarang, namun dampaknya baru beberapa tahun yang akan datang. Misalnya, seperti pendidikan. Kalau kita melakukan belanja hari ini, hasilnya mungkin tidak immediate di tahun ini,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (02/06).

Reformasi fiskal untuk mendukung konsolidasi fiskal dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, penguatan spending better, serta pembiayaan inovatif dan sustainable.

Kebijakan pendapatan negara tahun 2022 akan dilakukan dengan melakukan inovasi dan perluasan basis perpajakan, penguatan sistem perpajakan dan tata kelola, optimalisasi aset, serta pemanfaatan IT.

Baca :  Kemenparekraf Optimalkan Potensi Pariwisata Domestik di Tengah Kontraksi Ekonomi

“Dari sisi tax, kita akan lihat dari sisi revenue side yaitu tax ratio dan basis pajaknya akan terus ditingkatkan dan dilihat secara detail. Sistem pajak kita juga kita akan terus adjust dengan tren yang terjadi secara global. Tata kelola dan teknologi informasi kita perbaiki,” ujar Menkeu.

Sementara, kebijakan belanja negara tahun 2022 akan fokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan quality control Transfer Dana ke Daerah (TKDD).

“Untuk belanja, kita akan terus bekerja sama dengan Kementerian Lembaga (K/L) dan belanja untuk TKDD yang merupakan reform yang kami mohon dukungan dari Komisi XI atau DPR keseluruhan. Karena ini memang sangat dipengaruhi oleh tentu masing-masing K/L dan juga transfer ke daerah dan dana desa,” kata Menkeu.

Baca :  132.000 Lebih Tenaga Kesehatan Telah Divaksinasi COVID-19

Konsolidasi fiskal akan dipersiapkan secara bertahap, hati-hati dan terukur.

Kebijakan fiskal menjadi salah satu tulang punggung yang sangat penting di dalam penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

Namun demikian, APBN tidak bisa terus-menerus diekspos.

APBN harus digunakan secara seimbang untuk pemulihan, namun juga harus untuk penyehatan.

“Oleh karena itu, defisit akan secara bertahap kita turunkan dengan tetap melihat lingkungan ekonomi dan kecepatan pemulihan. Kami akan tetap terbuka dan akan melihat berdasarkan data supaya kita tetap make sure bahwa fiscal policy itu tepat dan sesuai dengan dampak yang kita harapkan,” jelasnya.

“APBN tetap harus diselamatkan, apakah dari sisi pendapatan harus membaik, defisitnya harus dikendalikan, dan belanja semakin efektif,” ujar Menkeu.

Baca :  Ekonomi Tiongkok Beranjak Pulih, HBA Januari Naik ke USD75,84 Per Ton

Menkeu meyakini bahwa tahun 2022 merupakan kombinasi antara optimisme terhadap tren pemulihan, namun tetap waspada karena ketidakpastian, terutama ketidakpastian yang tidak dalam kontrol pemerintah.

“Desain kebijakan fiskal dan berbagai indikator yang kita gunakan tentu harus memasukkan variabel atau faktor-faktor di dalam, pertama, melakukan assesment mengenai kekuatan dari pemulihan ekonomi kita. Kedua, bagaimana fiscal policy secara selektif akan melihat atau menggunakan instrumen itu untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menggunakan instrumen fiskal di dalam rangka mendorong reformasi, terutama pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan institusi, melalui berbagai belanja-belanja, insentif, maupun financing yang kreatif,” kata Menkeu