Tidak Konstitusional Jasa Pendidikan Jadi Obyek PPN

Advokat dan Dosen, Edi Danggur SH, MH

Oleh: Edi Danggur, SH, MH

Pemerintah saat ini sedang mengajukan RUU yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

Padahal selama ini bidang pendidikan yang dikelola swasta di berbagai tingkatan diselenggarakan oleh yayasan dan perkumpulan swasta untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Tidak ada yayasan atau perkumpulan yang menyelenggarakan jasa pendidikan untuk mendapat keuntungan bisnis.

Atas dasar itu maka selama ini jasa pendidikan merupakan objek jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf g UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn Atas Barang Mewah telah menegaskan: Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan

Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (g) jasa Pendidikan.

Pasal 4A ayat (3) huruf g tersebut di atas telah dihapus dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Artinya, jasa di bidang pendidikan tidak masuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenai PPN.

Ada dua persoalan yang jadi perbincangan di tengah masyarakat terkait rencana pengenaan PPN atas jasa pendidikan.

Pertama, apa alasan pemerintah menghapus pembebasan PPN pada jasa pendidikan?

Kedua, apa implikasi hukum dari penerapan PPN pada jasa pendidikan?

Strategi Konsolidasi Fiskal Yang Membebani Masyarakat

Dalam berbagai keterangan yang disampaikan ke media massa oleh pemerintah dan dasar pertimbangan yang dicantumkan dalam RUU tersebut, paling tidak, ada tiga alasan bagi pemerintah untuk mengenakan PPN pada jasa pendidikan:

Pertama, pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana bagi warganya untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

Itu berarti pola pikir pemerintah sudah berubah.

Kalau selama ini pemerintah memandang yayasan dan perkumpulan swasta sebagai badan hukum yang non profit. Ke depannya pemerintah mensejajarkan jasa pendidikan sama dengan jasa-jasa di bidang lainnya bertujuan mencari keuntungan.

Baca :  Percepat Pertumbuhan Ekonomi Desa, Kemendes PDTT Gunakan Model Pentahelix

Kedua, ada suasana darurat karena penyebaran pandemi covid-19 dimana semua warga masyarakat harus bergotong royong dalam upaya untuk menanggulangi dampak tersebut.

Itu berarti atas nama asas gotong royong itu pemerintah “main sapu rata” saja dan tidak lagi peduli apakah yayasan dan perkumpulan swasta itu mendapatkan keuntungan bisnis atau tidak dalam penyelenggaraan jasa pendidikan itu.

Ketiga, pengenaan PPN pada jasa pendidikan merupakan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan deficit anggaran dan peningkatan tax ratio ratio yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan yang konsolidatif, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Implikasi Hukum: Pemerintah Cuci Tangan

Ada lima kewajiban konstitusional dari pemerintah dan sekaligus hak konstitusional dari warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yaitu:

  • Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  • Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  • Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  • Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengenaan PPN pada jasa pendidikan merupakan kebijakann yang tidak adil dan sekaligus melanggar hak konstitusional masyarakat, dapat dijelaskan dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, dengan menggunakan kata “berhak mendapat pendidikan” dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, hendak menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar (basic need) bagi masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemerintah.

Baca :  Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut di Kuartal II 2021

Sebagai hak konstitusional, masyarakat dapat menggugat pemerintah dalam hal pemerintah melalaikan kewajiban konstitusionalnya itu.

Kedua, memungut PPN pada jasa pendidikan akan menjadi beban orang tua murid. Itu berarti pemerintah mengingkari kewajiban konstitusional mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Kalau pemerintah memungut PPN pada jasa pendidikan untuk membiayai pendidikan maka hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat dan beban itu dapat menghalangi masyarakat menikmati kebutuhan dasar akan pendidikan.

Ketiga, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan: “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan”. Dengan menggunakan kata “mengusahakan” berarti pemerintah mencarikan daya upaya dengan segala kekuatan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan “menyelenggarakan” berarti pemerintah yang mengurus dan mengusahakan sesuatu, dalam rangka tercapainya tujuan mencerdaskan bangsa tersebut. Tentu tidak dengan cara pragmatis yaitu memungut PPN dari jasa pendidikan yang justru membebani orang tua murid.

Keempat, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Itu berarti dalam APBN dan APBD yang dibahas terlebih dulu adalah anggaran untuk bidang pendidikan. Maka tidak perlu lagi pemerintah menarik PPN dari jasa pendidikan.

Sebab untuk bidang pendidikan sudah dijadikan prioritas dalam APBN dan APBD. Kalau pemerintah masih harus memungut PPN maka tidak ada gunanya jaminan konstitusional berupa prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% iyu dalam APBN dan APBD tersebut.

Kelima, dalam bidang pendidikan, pemerintah dibebani tugas dan tanggung jawab untuk “memajukan” ilmu pengetahuan … untuk kesejahteraan umat manusia” (Vide Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Dengan menggunakan kata “memajukan” berarti pemerintah harus melakukan tindakan aktif untuk meningkatkan pendidikan lebih dari sebelumnya”.

Baca :  Menhub: APBN Hanya Stimulus Dari Suatu Proyek Infrastruktur

Secara konstitusional, tidak ada kata-kata eksplisit yang menegaskan bahwa beban untuk memajukan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab orang tua. Justru konstitusi kita sudah secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab untuk memajukan pendidikan nasional ada pada pemerintah.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka kebijakan pemerintah yang membebani masyarakat dengan PPN atas jasa pendidikan merupakan kebijakan yang tidak konstitusional.

Pada titik ini pemerintah perlu mengingat Kembali kewajiban konstitusionalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu bukan kewajiban konstitusional masyarakat.

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menarik kembali RUU yang mengenakan PPN pada jasa Pendidikan.

Tidak patut pemerintah memungut PPN dari yayasan-yayasan atau perkumpulan-perkumpulan swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Sebab, yayasan dan perkumpulan tidak mengambil keuntungan ekonomis dari penyelenggaraan sekolah tersebut.

Dalam hal ada penyelenggara pendidikan swasta yang berdasarkan hasil audit terbukti menyelenggarakan pendidikan untuk tujuan komersial semata, maka yayasan atau perkumpulan itu ditegur bahkan kepadanya dibebani pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memungut PPN pada jasa pendidikan justru dapat dianggap sebagai provokasi yang mendorong yayasan dan perkumpulan penyelenggara pendidikan swasta untuk melakukan kapitalisasi modal dan komersialisasi pendidikan.

Mereka akan berlomba untuk meningkatkan jumlah uang sisa usaha dengan mengorbankan kualitas pendidikan, agar mereka dapat menanamkan uang sisa usaha itu pada usaha produktif lainnya.

Sudah ada preseden dimana Mahkmah Konstitusi (MK) membatalkan seluruh pasal dalam UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi pendidikan yang berorientasi pasar.

Sudah banyak penyelenggara pendidikan swasta yang bersuara menolak rencana penerapan kebijakan pengenaan PPN pada jasa pendidikan dan siap mengajukan uji materi ke MK.

Pemerintah sebaiknya jangan melakukan tindakan sia-sia dan bersikap aspiratif dengan mencabut kembali rencana pengenaan PPN pada jasa pendidikan.

Semoga.

Penulis adalah Advokat dan Dosen, Tinggal di Jakarta