Abaikan Nyawa di Masa Pandemi, Termasuk Kejahatan Kemanusiaan

Abaikan Nyawa di Masa Pandemi, Apakah Termasuk Kejahatan Kemanusiaan?
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Dr Anthony Budiawan

Oleh: Anthony Budiawan

Pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia terkesan tidak serius. Tidak seperti Vietnam atau New Zealand, dan beberapa negara tetangga lainnya yang sangat sigap.

Mereka langsung menutup jalur penerbangan internasional guna memutus mata rantai penularan.

Hasilnya luar biasa. Tingkat penularan dan kematian covid-19 di negara-negara tersebut terkendali dengan baik. Vietnam hanya mencatat 35 orang meninggal sepanjang 2020. Selandia Baru 25 orang.

Singapore 29 orang. Sedangkan Indonesia mencatat 22.138 orang meninggal karena covid-19.

Sedangkan sepanjang 2021 hingga 10 Juli, angka kematian di Vietnam hanya bertambah 77 orang menjadi 112 orang. New Zealand bertambah 1 orang menjadi 26 orang, Singapore bertambah 7 orang menjadi 36 orang. Indonesia bertambah 43.319 orang menjadi 65.457 orang.

Angka kematian covid-19 per satu juta penduduk populasi di Indonesia juga tertinggi dibandingkan negara-negara tersebut.

Keberhasilan pengendalian covid-19 juga membawa berkah bagi pertumbuhan ekonomi. New Zealand dan Vietnam berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi positif pada 2020. Sedangkan Indonesia yang nampaknya mengejar pertumbuhan ekonomi malah turun tajam, dari pertumbuhan plus 5,02 persen menjadi minus 2,07 persen, atau turun 7,09 persen.

Pertumbuhan ekonomi (%)

Kegagalan Indonesia dalam pemberantasan pandemi covid-19 dapat dirasakan sejak awal pandemi. Faktor ekonomi nampaknya lebih dominan dibandingkan faktor kesehatan.

Baca :  Kemendag Minta Masyarakat Belanja Kebutuhan Pangan Secara Daring

Lebih dominan artinya secara sadar lebih memilih ekonomi dari pada kesehatan. Meskipun secara sadar pula tahu bahwa hal ini bisa membahayakan nyawa manusia.

Sama seperti kebanyakan negara-negara lainnya, kasus (tertular) harian covid-19 di Indonesia juga naik di awal pandemi.

Indonesia kemudian memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 10 April 2020, dan dihentikan 3 Juni 2020.

Selama PSBB ini, kasus harian covid-19 tidak kunjung turun. Bahkan meningkat tajam dari 218 kasus menjadi 611 kasus. Dalam kondisi seperti ini, PSBB seharusnya tidak layak dihentikan. Malah harus diperketat.

Tetapi, faktanya PSBB dihentikan. diganti dengan PSBB Transisi. Alasannya tidak jelas dan tidak bisa masuk akal. Masyarakat curiga, PSBB dihentikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020, yaitu periode Juli sampai September.

PSBB Transisi yang tidak lain adalah relaksasi aktivitas masyarakat berlaku dari 5 Juni hingga 10 September 2020. Tidak heran, selama periode mengejar pertumbuhan ekonomi ini, selama PSBB Transisi ini, kasus harian covid-19 melonjak tajam dari 615 orang menjadi 3.276 orang.

Artinya, PSBB Transisi gagal. PSBB mengejar pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kasus tertular harian dan angka kematian covid-19 naik.

Mau tidak mau, PSBB diberlakukan lagi dari 14 September hingga 11 Oktober 2020. Kali ini dinamakan PSBB Ketat. Meskipun tidak ketat sama sekali. Terbukti, kasus harian covid -19 masih naik dari 3.505 orang menjadi 4.279.

Baca :  Mei 2020, Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp81,7 Triliun

Meskipun masih naik, PSBB Ketat dihentikan pada 11 Oktober 2020. Umurnya tidak sampai sebulan. Kenapa? Kenapa? Apakah demi mengejar pesta Pilkada serentak pada 9 Desember 2020? Demi mengejar masa kampanye ? Demi pesta yang membawa maut?

Tidak heran, selama PSBB Transisi yang longgar (12 Oktober 2020-17 Januari 2021) kasus harian covid-19 melonjak tajam dari 4.228 kasus menjadi 11.415 kasus. Angka kematian juga naik. Oleh karena itu, relaksasi PSBB ketika kasus masih tinggi merupakan kebijakan yang sangat salah.

Tapi, salah siapa? Tanggung jawab siapa? Apakah ada pihak yang bisa dimintakan tanggung jawabnya, kalau terbukti ini sebuah kesengajaan? Kesengajaan memilih ekonomi dari pada kesehatan?

PSBB Ketat terpaksa diberlakukan lagi pada 11 Januari 2021, dan kemudian dihentikan pada 22 Maret 2021. Selama periode ini kasus terinfeksi harian memang turun dari 9.602 kasus menjadi 5.841 kasus. Tetapi masih cukup tinggi, dan belum layak dihentikan. Tetapi, kenapa toh dihentikan? Sekali lagi, kenapa PSBB dihentikan sebelum waktunya?

Apakah kali ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kuartal II (April – Juni) 2021 yang digembar-gemborkan akan tumbuh 8 persen? Apakah hanya untuk membuktikan, atau berspekulasi, ekonomi Q2/2021 dapat tumbuh 8 persen?

Baca :  Menparekraf Dukung Larangan Mudik 2021

Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, relaksasi PSBB sebelum waktunya membuat kasus harian covid-19 melonjak tajam. Kali ini melonjak dari 5.596 kasus menjadi 28.732 kasus. Dan menempati peringkat tertinggi dunia.

Kebijakan relaksasi PSBB sebelum waktunya juga membawa maut. Jumlah kematian hingga 10 Juli 2021 mencapai 43.319 orang, yang seharusnya tidak perlu terjadi seandainya kebijakan diambil lebih mementingkan kesehatan. Dengan kata lain, tidak melonggarkan PSBB sebelum waktunya. Yang nampaknya dilakukan demi kepentingan ekonomi, di atas nyawa?

Apakah akan ada yang bertanggung jawab atas “kelalaian” ini? Atau “kesengajaan” ini? Sengaja memilih faktor ekonomi dari pada kesehatan dalam upaya pemberantasan covid-19, yang membawa maut, yang seharusnya bisa dihindarkan?

Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta