Seluruh Pelanggar PPKM Darurat Bakal Ditindak Tegas

tindakan tegas kepada pelanggar PPKM Darurat itu, diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama forkopimda dan pimpinan DPRD, OPD dan satgas Covid-19 tingkat kota
Ilustrasi

TANGSEL-Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), memastikan mulai malam ini akan menindak tegas seluruh pelanggaran PPKM Darurat, yang diberlakukan sejak Sabtu 3 Juli 2021 kemarin.

“Mulai malam ini saya sudah tugaskan Kasatpol PP bersama dengan unit kerja yang lain, seperti Dinas Pariwisata itu langsung turun ke lapangan, malam hari ini dan langsung melakukan penindakan. Terberat penindakan adalah pencabutan izin usaha, apabila terjadi pelanggaran,” tegas wali kota Tangsel, Benyamin Davnie di rumah dinas, Kecamatan Serpong, Selasa 6 Juli 2021.

Benyamin menegaskan, tindakan tegas kepada pelanggar PPKM Darurat itu, diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama forkopimda dan pimpinan DPRD, OPD dan satgas Covid-19 tingkat kota.

Baca :  Landaikan Kurva COVID-19, Luhut: Tekan Mobilitas Hingga 50%

“Beberapa kesimpulannya adalah bahwa hari ini, adalah hari ketiga dari PPKM Darurat, yang kemarin kami masih bergerak diantara 50 persen sosialisasi dan 50 persen penindakan,” ucap dia.

Menurut Benyamin, dari tiga malam operasi yang dilakukan sejak Sabtu kemarin, dirinya melihat langsung pelanggaran yang dilakukan masyarakat Tangsel, baik pengguna jalan dan pelaku usaha.

“Karena yang saya saksikan kemarin pelanggaran pada rumah makan yang masih melayani makan di tempat. Ini yang yang harus kita tegakkan peraturan daerahnya,” terangnya.

Selain penindakan berdasarkan Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat, Forkompimda Tangsel, kata Benyamin juga mempersiapkan penindakan terhadap pelangggar dari sisi pidana.

“Sesuai dengan inmendagri nomor 15 itu diatur dalam pasal ke 10, yaitu ada beberapa undang – undang yang disebutkan. Jadi kita akan mempersiapkan infrastruktur nya. Pak kajari siap menerjunkan jaksanya, pengadilan siap untuk menurunkan hakim-hakimnya, pak Kapolres juga siap untuk menurunkan penyidik-penyidiknya. Tinggal kita lihat nanti di lapangan akan seperti apa. Tapi itu step selanjutnya,” ungkap dia.

Baca :  Mensos: Bansos Tunai dan PKH Ditambah Beras 10 Kilogram

Maka pada tahap pertama ini, pihaknya akan lebih mengedepankan penegakkan peraturan daerah terlebih dulu. Denga menitikberatkan sanksi yang dijatuhkan oleh Satpol PP dan PPNS Satpol PP Tangsel..

“Satpol PP dan ada PPNS di dalamnya itu menegakkan Perda atau seperti yang tertuang di dalam perwal 13 tahun 2020. Dari teguran lisan, teguran tertulis. Saran Pak Kajari, setelah diberikan teguran tertulis, istilah pak Dandim alat vitalnya diambil. Kalau tukang gorengan ya penggorengan samq kompornya ditahan. Tapi nanti boleh diambil setelah ppkm selesai boleh diambil lagi. Sambil tetap diberikan teguran tertulis oleh dinas teknisnya,” ucap Benyamin.