Wajib Pajak Bisa Nikmati Fasilitas Pajak Hingga Akhir Tahun 2021

WAJIB PAJAK BISA NIKMATI FASILITAS PAJAK HINGGA AKHIR TAHUN 2021
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor

JAKARTA-Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. 

Fasilitas PPh tersebut sebagaimana diatur dalam PP 29 Tahun 2020 yakni tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang  memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. 

Selain itu, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

“Juga pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang  diterima tenaga kerja di bidang kesehatan dan pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi  atau penggantian atas penggunaan harta,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor di Jakarta, Jumat (16/7).

Di samping itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang  diberikan kepada wajib pajak dalam rangka menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan, pemberian insentif perpajakan perlu diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor  tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, seperti jasa kesehatan,  jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.” 

Penyesuaian yang dilakukan pemerintah di antaranya: 

  1. Insentif PPh Pasal 21 
  • Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189  bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21  ditanggung pemerintah.
  • Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.
  1. Insentif Pajak UMKM 
  • Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan  demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang  bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau  pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
  • Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
  1. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi 
  • Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh  final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.
  1. Insentif PPh Pasal 22 Impor 
  • Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 730 bidang usaha) mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.
  • Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.
  1. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 
  • Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu (sebelumnya  

1.018 bidang usaha) mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang 

  • Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.
  1. Insentif PPN 
  • Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.
  • Perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.
Baca :  Rencana Pajak Sembako Harus Dikaji Ulang

Untuk dapat menggunakan faslitias ini, pemberi kerja atau wajib pajak harus menyampaikan  atau mengajukan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung  pemerintah, insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, atau permohonan Surat  Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor melalui kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) terdaftar melalui www.pajak.go.id

Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung  pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Juli 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Agustus 2021. 

Ketentuan selengkapnya dari tentang perubahan insentif pajak dapat dibaca di Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021, sedangkan ketentuan perpanjangan pemberian  faslitas PPh dapat dibaca di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021

 

Baca :  APBN 2019 Ditengah Perlambatan Ekonomi Global