Pemerintah Tanggung PPN Pedagang Eceran

Inflasi
Pedagang sayuran melayani calon pembeli di Pasar Tradisional,

JAKARTA-Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang eceran.

Pedagang eceran  yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya  melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. 

Bangunan atau ruangan yang dimaksud dalam insentif ini dapat berupa toko atau gerai yang  berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas  apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas  perkantoran, atau pasar rakyat. 

“Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan  bulan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor. 

Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan  kepada pedagang eceran, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung  pemerintah.

Laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat  pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama  akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. 

Apabila pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau  bangunan kepada pedagang eceran tidak menerbitkan faktur atau menyampaikan laporan  realisasi PPN ditanggung pemerintah, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif PPN  ditanggung pemerintah. 

Insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan  eceran di masa pandemi Covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ketentuan lebih lanjut terkait insentif PPN jasa sewa ruangan atau bangunan dapat dilihat di  PMK-102/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.

 

Baca :  Ditjen Pajak Tunjuk eBay dan Nordvpn Sebagai Pemungut PPN PMSE