Penghimpunan Dana Melalui Securities Crowdfunding Capai Rp290,82 Miliar

bisnis model BBRI, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) akan menciptakan banyak transaksi afiliasi yang bersifat material dengan benturan kepentingan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen,

JAKARTA-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen menyebutkan, hingga 30 Juni 2021 jumlah penyelenggara securities crowdfunding yang memiliki izin dari OJK sebanyak lima pihak, dengan jumlah penghimpunan dana sebesar Rp290,82 miliar.

“Istilah crowdfunding sendiri diartikan sebagai kegiatan patungan atau urunan dalam bentuk dana, dengan tujuan membantu saudara, kerabat atau sahabat yang sedang membutuhkan bantuan,” kata Hoesen dalam webinar “Securities Crowdfunding: Alternatif Pendanaan Bagi UMKM” di Jakarta, Selasa (3/8).

Dia mengatakan, sampai akhir Semester I-2021, jumlah penyelenggara securities crowdfunding yang mendapatkan izin dari OJK sudah ada lima pihak.

Sedangkan jumlah penerbit yang memanfaatkan kegiatan equity crowdfunding meningkat 24,8 persen (year-to-date) menjadi 161 penerbit.

Sementara itu, menurut Hoesen, jumlah dana yang berhasil dihimpun meningkat sebesar 52,1 persen (y-t-d) menjadi Rp290,82 miliar.

Dari sisi jumlah pemodal juga bertumbuh sebesar 54,53 persen (y-t-d) menjadi sebanyak 34.525 investor.

Dia mengatakan, kondisi andemi Covid-19 telah memukul keberlangsungan usaha para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca :  RUPST UNVR Sepakat Seluruh Laba Bersih 2019 Ditetapkan Sebagai Dividen

Hasil survei yang diterbitkan Asian Development Bank (ADB) pada Juli 2020 menunjukkan adanya dampak negatif dari kondisi pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia.

Hasil survei itu menyebutkan, sebanyak 50 persen UMKM di Indonesia menutup usaha, sebanyak 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan dan sekitar 60 persen usaha mikro mengurangi tenaga kerja.

“Hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Dan yang terakhir juga ada kebijakan pemerintah mengenai penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli dan diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, nyatanya telah cukup memukul keberlangsungan usaha para pelaku UMKM,” papar Hoesen.

Padahal, lanjut dia, UMKM memiliki peran dan kontribusi penting bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diinformasikan bahwa sesuai dengan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Baca :  PT Pelita Samudera Shipping Tbk Bagi Dividen Tunai Rp 43,3 Miliar

Adapun kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi, kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Maka, lanjut Hoesen, sebagai bentuk dukungan OJK terhadap para pelaku UMKM, khususnya dari sektor pasar modal adalah dengan menerbitkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Umum Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau yang sering dikenal dengan istilah “Securities Crowfunding”.

Pada awalnya, jelas dia, kegiatan fintech crowdfunding ini diatur dalam POJK Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau sering disebut Equity Crowdfunding.

“Setelah kami evaluasi, kegiatan ECF ini ternyata masih memiliki banyak keterbatasan, di antaranya jenis pelaku usaha harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan jenis Efek yang dapat ditawarkan hanya berupa saham,” terang Hoesen.

Sebagai gambaran, sampai akhir Desember 2020, jumlah penerbit (pelaku UMKM) yang memanfaatkan equity crowdfunding empat penyelenggara, baru mencapai 129 penerbitndengan jumlah dana yang dihimpun senilai Rp191,2 miliar.

Baca :  IPCC Bagikan Dividen Sebesar 75% Dari Laba Bersih 2019

“Berkaca dari evaluasi yang telah dilakukan, khususnya terkait dukungan OJK terhadap UMKM, OJK memutuskan untuk mencabut POJK Nomor 37 Tahun 2018 dan menggantinya dengan POJK Nomor 57 Tahun 2020,” ujar Hoesen.

Dia menjelaskan, perubahan ketentuan ini bertujuan untuk memperluas jenis pelaku usaha yang dapat terlibat, dari sebelumnya hanya berbadan hukum PT, namun sekarang meliputi badan usaha seperti CV, Firma dan Koperasi.

Selain itu, POJK 57 juga memperluas jenis Efek yang sebelumnya hanya berupa saham, namun sekarang memasukkan obligasi dan sukuk.

“Di samping memberikan kemudahan dari sisi penerbit (UMKM), kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi para investor ritel, khususnya yang berdomisili di daerah untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di daerah,” katanya.