Masyarakat Sipil Gelar ‘Sidang Rakyat’ Tolak Sistem Pangan Yang Dikuasi Korporasi

“Sistem pangan yang saat ini dikendalikan oleh korporasi mengizinkan adanya perampasan-perampasan ruang hidup rakyat, khususnya para produsen pangan skala kecil seperti petani, nelayan dan masyarakat adat. Oleh karena itu, sidang rakyat ini sangat penting diselenggarakan sebagai wadah aspirasi rakyat untuk terus mendorong kedaulatan pangan
Ilustrasi

JAKARTA-Komite Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sistem Pangan yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil dari berbagai sektor di Indonesia menyelenggarakan sidang rakyat yang bertajuk Sidang Rakyat untuk Kedaulatan Pangan pada tanggal 11-12 September 2021 lalu.

Menurut Anwar Sastro Ma’ruf dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), sidang ini diselenggarakan sebagai wadah rakyat untuk menolak sistem pangan yang selama ini dikuasai oleh korporasi dan mentransformasikannya ke arah kedaulatan pangan.

“Sistem pangan yang saat ini dikendalikan oleh korporasi mengizinkan adanya perampasan-perampasan ruang hidup rakyat, khususnya para produsen pangan skala kecil seperti petani, nelayan dan masyarakat adat. Oleh karena itu, sidang rakyat ini sangat penting diselenggarakan sebagai wadah aspirasi rakyat untuk terus mendorong kedaulatan pangan,” kata Sastro yang juga bertindak sebagai pimpinan sidang dalam sidang rakyat ini.

Baca :  Omnibus Law Perkuat Monopoli Korporasi, DPR dan Pemerintah Harusnya Belajar Dari Covid-19

Selain dilatarbelakangi hal tersebut, menurut Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), sidang ini juga diselenggarakan dalam rangka menolak United Nations Food System Summit (UNFSS) yang akan diselenggarakan pada 23 September 2021 di New York, AS.

“Sidang ini juga memposisikan diri sebagai pertemuan tandingan terhadap UNFSS karena pertemuan yang diselenggarakan atas Kerjasama PBB dan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tersebut hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan korporasi untuk terus mengendalikan sistem pangan global yang telah terbukti sangat rapuh ketika dihadapkan oleh pandemi”, kata Gunawan

Gusti Nur Shabia dari FIAN Indonesia menambahkan  sidang rakyat ini berlangsung selama 2 hari dan mengangkat berbagai tema dalam pembahasannya.

Baca :  Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

“Sidang ini terdiri dari sidang pembuka yang diselenggarakan pada tanggal 11 dengan mengundang berbagai tokoh seperti Zainal Arifin Fuad (Serikat Petani Indonesia), Gunawan (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Tan Shot Yen (Pemerhati Gizi) dan Masnuah (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Kemudian pada tanggal 12 diselenggarakan 4 sidang komisi yang mengangkat masing-masing tema ketidakadilan agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, ancaman kontrol korporasi atas benih dan produksi pangan lokal, homogenisasi selera dan globalisasi pangan serta ekonomi politik pangan,” jelasnya

Kemudian, Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice (IGJ) mengatakan hasil-hasil dari sidang rakyat ini akan disusun ke dalam sebuah manifesto sebagai pernyataan sikap bersama dari komite masyarakat sipil.

Baca :  Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ingin Impor Pangan

“Dari sidang rakyat yang telah diselenggarakan, akan disusun sebuah manifesto yang disebut manifesto kedaulatan pangan. Saat ini kita sedang merancang manifesto tersebut yang mudah-mudahan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan yang kemudian dapat kita publikasikan,” terang Rachmi.

Rachmi menambahkan, selain sidang rakyat, menurut, komite juga akan menyelenggarakan berbagai aksi untuk memperkuat kampanyenya.

“Setelah sidang rakyat dan penyampaian manifesto nanti, kita juga akan mengadakan berbagai aksi, khususnya dalam melawan UNFSS yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September nanti di New York,” tutup Rachmi.