Utang Negara Tersedot Lubang Hitam

Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

Benarkah pemerintah masih banyak uang? Saya rasa tidak benar. Pemerintah sekarang sudah kempes, uang negara telah habis tersedot lubang hitam covid 19.

Belanja negara tidak bisa menjadi tenaga pengerak ekonomi, namun hilang lenyap tersedot lubang hitam.

Mau bukti? Listrik buktinya. Sebanyak 50-75 persen listrik PLN tidak terjual.

Padahal PLN telah membeli listrik itu dari pembangkit swasta. Ini artinya ekonomi dan industri tinggal 25-30 persen yang beroperasi.

Selebihya telah gulung tikar. Siapa yang bayar pajak. Contoh lain penjualan BBM Pertamina telah turun 25-30 persen.

Berarti ekonomi tidak bergerak. Siapa yang bisa bayar pajak di era semacam ini?

Tapi kok pemerintah masih tampak gagah dan banyak uang? Ya benar ini masih sama dengan dulu mencitrakan diri gagah dan banyak uang, tapi sebetulnya kering kerontang.

Baca :  Tren Pendapatan Pertamina EP Positif Selama Tiga Tahun Terakhir

Semua yang tampak baru baru ini adalah usaha pencitraan, komunikasi bukan dengan rakyat tapi dengan yang punya uang di internasional.

Bagaimana pencitraan itu? Contoh :

1. Pemerintah mengesankan masih banyak piutang, atau uang pemerintah di tangan orang. Ini lewat aksi satgas BLBI. Pemerintah menggunakan jurus perdata untuk menarik piutang BLBI, faktanya masalah uang BLBI itu tidak bisa diselamatkan melalui perdata, karena itu semua adalah kasus pidana.

Pembebasan Syamsul Nursalim atas dugaan kasus korupsi merupakan komunikasi bahwa investor pemilik uang BLBI silakan masuk.

Faktanya tak ada uang BLBI yang mau kembali ke Indonesia. Syamsul Nursalim mau ditukar guling. Mau ditangkap interpol?

2. Pemerintah mengundang pimpinan partai koalisi untuk memuji muji presiden Jokowi.

Baca :  Ekonom: OJK Sengaja Biarkan Asuransi Jiwasraya Ambyarrr

Ini adalah komunikasi kepada internasional bahwa presiden Jokowi masih memiliki legitimasi, masih layak memimpin, sehingga masih layak mendapatkan utang atau pinjaman.

Faktanya tidak ada pihak asing bilateral dan multilateral yang memberikan pinjaman.

3. Pemerintah dan DPR mewacanakan amandemen UUD 1945 membuka perdebatan soal presiden 3 periode atau juga perdebatan perpanjangan masa jabatan presiden.

Semua ini tampaknya untuk mengesankan bahwa pemerintah ini masih didukung rakyat dan pemerintah sedang merencana kelanjutan dari proyek proyek yang ada karena pemerintah di dukung rakyat.

Faktanya tidak ada yang bisa berbohong di era digitalisasi. Big data sebenarnya tau persis kapan pemerintah ini akan tumbang karena kehabisan uang.

Baca :  PTBA Targetkan Kesepakatan Kerjasama Gasifikasi Terealisasi di Bulan Ini

Semua pencitraan yang dilakukan pemerintah bukan komunikasi kepada rakyat.

Buat apa komunikasi dengan rakyat, presiden yang sekarang tidak memerlukan citra untuk memenangkan pemilu.

Dengan demikian itu adalah komunikasi dengan internasional bahwa pemerintah layak mendapatkan utang karena pemerintah punya banyak piutang, aset, sumber daya dan secara politik masih layak diutangi oleh bandar internasional.

Utang buat apa? Pemerintah utang buat makan, rakyat utang buat makan, swasta utang buat makan, tidak ada yang utang buat usaha produktif. Ini adalah utang yang tidak akan pernah dibayar.

Sri Mulyani bahkan minta rakyat rajin bayar pajak supaya negara bisa bayar utang.

Penulis adalah Pengamat Ekonomi di Jakarta