Dituduh Berpikir Hitler, Yusril: Masih Untung Saya Nggak Dicap PKI Oleh BKH

Malahan Yusril berujar masih untung dirinya tidak dijuluki PKI oleh anak buah Agus Harimurti Yudhono (AHY) itu.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman (BKH)

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara yang juga Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra tidak mau ambil pusing dengan tuduhan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman (BKH) yang menyebut dirinya sebagai pengikut pemikiran Hitler.

Malahan Yusril berujar masih untung dirinya tidak dijuluki PKI oleh anak buah Agus Harimurti Yudhono (AHY) itu.

Tuduhan berpikiran Hitler kepada Yusril ini berawal dari sikapnya yang menjadi pengacara 4 Anggota Partai Demokrat yang dipecat.

Keempat orang ini mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Anggaran Dasar (AD)Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Waktu mahasiswa, terang Yusril, dia pernah menjadi asisten Prof Osman Raliby mengajar mata kuliah Propaganda Politik dan Perang Urat Syaraf di FISIP UI.

Osman memberinya buku-buku Adolf Hitler dan Jozef Goebbels dalam bahasa Jerman seperti Mein Kamf dan Des Fuhrers Kamf um den Weltfrieden untuk ditelaah.

Karena Yusril mahasiswa filsafat, pemikiran Hitler dalam Mein Kamf itu dia kritik habis di hadapan Osman Raliby.

Osmanpun gembira. Prof Osman adalah tokoh Masyumi yang pernah berguru dengan Goebbels ketika dia kuliah di Berlin menjelang Perang Dunia II.

Baca :  Berdalih Terdzolimi, Henry Jacosity Gunawan 'Merengek' Minta Bebas di Kasus Pasar Turi

Karena itu Yusril tertawa saja ketika Benny Harman menyebutnya menggunakan cara berpikir totaliter dalam menguji AD Partai Demokrat.

“Seingat saya Benny Harman mengikuti kuliah saya Filsafat Hukum dan Teori Ilmu Hukum ketika dia mahasiswa Pascasarjana UI. Peserta pascasarjana tidak mengesabkan dirinya penganut faham totaliter Nationale Sosialismus atau Nazi. Di kampus pemikiran hukum filsafat hukum Yusril malah dianggap terlalu Islam,” jelasnya.

Di zaman Orba jelasnya, Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo menyebutnya ekstrim kanan.

“Pemerintah Amerika Serikat “sampai sekarang nampaknya menganggap saya Islam radikal. Makanya saya tidak pernah dikasi visa untuk masuk ke AS,” jelas Yusril.

Karena itu dia menganggap sebuah kejutan, gegara membela 4 kader Demokrat yang dipecat, dia dapat julukan baru sebagai pengikut Hitler.

“Dua minggu lalu saya dijuluki Pengacara Rp 100 Miliar. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya gak dijuluki PKI” kata Yusril tertawa.

Benny Harman menuduh Yusril menempatkan negara di atas segalanya atau “uber alles” dalam istilah Hitler.

Baca :  Tuntutannya Mirip FPI, FKM Flobamora Jakarta Kirim Surat Terbuka ke BKH

Lalu pemikiran masyarakat sipil termasuk AD partai politik mau diuji “apakah negara senang atau tidak senang” dengannya.

Sebab, kata Benny Harman “negara ingin memaksakan kehendaknya” dan Yusril melakukannya. Negara totaliter menghendaki rakyat mengikuti apa saja kemauan negara.

Yusril mengatakan omongan Benny terkait keinginan negara untuk memaksakan kehendak tidak ada pijakan intelektualnya sama sekali.

Pertama, menurut Yusril, sejak tahun 2007 hingga sekarang dirinya tidak lagi memiliki jabatan kenegaraan apapun dan dia berada diluar Pemerintah dan lembaga negara manapun juga.

Dia mengatakan dirinya adalah manusia bebas dan merdeka. Tidak ada kepentingan apapun pada saya untuk membuat rezim senang atau tidak senang dengan rakyatnya.

“Kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi pun tidak jarang saya kritik. Saya memang bukan bagian dari Pemerintah” tegas Yusril.

Kedua, Yusril mengatakan, AD/ART Partai Demokrat ini bukan dia uji dengan kehendak penguasa, melainkan melainkan diuji dengan undang-undang.

Dua undang-udang utama yang dijadikan sebagai batu uji AD Demokrat adalah UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan segala perubahannya dan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.

Baca :  Dituding BKH Berpikir Hitler, Yusril Terbawa Terbahak-bahak

“Semua ini dengan jelas diuraikan dalam Permohonan JR ke MA itu,” jelasnya.

Kedua UU yang dijadikan batu uji itu justru dibuat ketika Presiden RI dijabat Susilo Bambang Yodhoyono.

Sementara di DPR RI ada fraksi yang namanya Fraksi Partai Demokrat yang Benny Harman menjadi anggota dan ikut membahas serta menyetujui kedua undang-undang itu.

Apakah kedua UU yang saya jadikan batu uji adalah produk rezim pengikut Hitler?

“Kalau begitu maksud Benny Harman, maka pengikut pemikiran Hitter itu adalah Presiden SBY dan DPR zaman itu termasuk Benny Harman di dalamnya”.

“Dalam seluruh argumentasi filosofis, teoritis dan yuridis Permohonan Pengujian AD Demokrat ke MA itu, tidak satupun literatur Hitler atau Nazi pada umumnya terkait dengan konsep negara totaliter yang saya jadikan rujukan. Juga tidak ada satu kalimatpun yang menguji AD Partai Demokrat dengan rasa senang atau tidak senangnya penguasa. Maka bagaimana Benny Harman bisa menyimpulkan saya mengikuti pikiran Hitler?” tanya Yusril mengakhiri keterangannya.