Oligopolis Bandar Pulsa

Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

Merger Indosat dan Tri lepas dari perhatian publik. Nilai merger kedua perusahaan penjual pulsa internet ini bernilai sekitar Rp 85 triliun.

Penguasaan pasar keduanya dipastikan makin besar.

Indosat menguasai 16 persen pasar, sedangkan Tri sekitar 19 persen dari 200 juta pengguna seluler di tanah air.

Ini angka yang besar, mereka akan sangat dominan terhadap pesaingnya.

Lalu apa peran pemerintah? Apa usaha pemerintah dalam mengatasi masalah bersatunya perusahaan- perusahaan besar yang semakin lama semakin mengontrol pasar dan mengontrol harga?

Apa yang dilakukan KPPU dalam menyelamatkan kantong konsumen di era digitalisasi

Menyelamatkan anak-anak orang miskin atas kebutuhan pulsa murah sekolah online

Baca :  Libatkan 60 Universitas, Indosat Beri Kuota Gratis Belajar di Rumah

Secara teori katanya kalau banyak pemain masuk ke pasar maka harga akan lebih kompetitif dan menjadi murah.

Perusahaan makin efisien karena harus menang dalam bersaing.

Kalau demikian bukankah tugas pemerintah membuat iklim usaha yang sehat, semua pihak bisa masuk ke pasar, memastikan tidak ada bandar besar yang mengendalikan pasar.

Apa yang terjadi sekarang? perusahaan perusahaan telekomunikasi merger bergabung, makin ke sini makin oligopolistik. menguasai pasar dalam kelompok yang saling besepakat satu sama lain tentang semua hal termasuk kemungkinan   mengatur harga secara bersama secara berbisik bisik.

Harga pulsa pun  mahal, tidak bisa turun, tidak ada yang bisa menurunkan.

Masyarakat harus online, ada pulsa yang dibayar dengan uang APBN, tapi ada pulsa yang terpaksa dibeli oleh rakyat denganmengorbankan anggaran buat beli beras, daging, dan buah buahan.

Baca :  Ekonom: OJK Sengaja Biarkan Asuransi Jiwasraya Ambyarrr

Akibatnya rakyat gak makan daging dan gak makan buah.

Makin ke sini harga pulsa makin mencekik. Sekian kilo, sekian mega,  semua tidak bisa menimbang beratnya pulsa.

Kita percaya saja beli sekian lalu sekian mega giga. tidak ada satupun lembaga yang membantu rakyat menimbang beratnya pulsa yang mereka perusahaan oligopolis jual!

Harga yang mereka sepakati secara tertutup, dalam ruang tersembunyi, tanpa kesempatan tawar menawar harga antara bandar oligopolis ini dengan pembeli rakyat jelata.

Pemerintah harus berpikir ulang membiarkan, memberi izin perusahaan raksasa penjual pulsa ini melakukan merger, karena mereka akan menjadi kekuatan yang sangat haus dan lapar dalam menguras isi kantong rakyat di era digitalisasi.

Baca :  Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32% Malapetaka Bagi PLN

Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta