Pemerintah, Digitalisasi dan Polusi Jakarta

Utang global bond ini jika terealisasi semuanya maka nilainya mencapai 536 triliun rupiah, itu dari global bond saja. Lalu bagaimana utang Pertamina sekarang yang nilainya sudah hampir 600 triliun rupiah.
Pengamat Ekonomi AEPI Salamuddin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

Sekarang masalah kerusakan lingkungan telah menjadi masalah utama manusia.

Presiden Jokowi dan Gubernur Anis Baswedan telah diputus bersalah oleh pengadilan karena bersalah dalam kasus polusi atau pencemaran udara Jakarta.

Ini gawat sekali! Kalau kita bicara Presiden bersalah, tentulah ini konsekuensinya besar.
Presiden Jokowi harus segera mencari jalan keluarnya. Bagaimana ?

Pertama tama yang harus ditata adalah pemerintahan itu sendiri. Berhentilah orang pemerintah bekerja di kantor kantor. Ngapain ngantor cuma duduk di meja.

Mengapa tidak duduk di meja di rumah masing-masing dan berbicara dari rumah dengan bawahan maupun atasan dan dengan rakyat yang dilayani.

Orang orang pemerintah adalah mereka yang paling sibuk berangkat pagi pagi ke kantor, berlomba dengan para pekerja/buruh yang terancam dipotong gaji jika terlambat bekerja, dan berlomba dengan anak sekolah yang takut terkena sanksi dari sekolah karena terlambat masuk.

Para buruh pabrik berebut jalan yang sempit dan sesak dengan orang pemerintah.

Anak anak sekolah disemburkan asap kendaraan para pejabat yang mendahului karena memang mereka para pejabat itu adalah prioritas untuk dilayani.

Baca :  Jokowi: Yang Titip Nama Calon Menteri ESDM Banyak Sekali

Orang orang pemerintahan yang super sibuk pagi-pagi setelah sampai di kantor bergerak ke depan komputer mengurus pekerjaan mereka.

Mengapa mereka tidak mengurusi di depan komputer di rumahnya semua pekerjaan tersebut, sehingga setelah diurus semua di rumah lalu dikirim ke kantor lewat udara dan setelah itu mereka bisa menanam cabe dan tomat serta lain lain tanaman di halaman rumahnya, dengan demikian orang pemerintah bisa membantu negara meningkatkan ketahanan pangan.

Orang orang pemerintah mereka lah yang paling membutuhkan mobil listrik, karena kendaraan mereka dibeli dengan uang negara.

Semua kendaraan di kantor pemerintah bisa diubah dalam setahun menjadi kendaraan listrik.

Awal awal mungkin akan kurang gesit kendaraannya, tidak segesit mobil BBM yang menyemburkan asap.

Tapi kendaraan listrik ini cukup bagus untuk semua yang berani jalan pelan pelan dengan sabar.

Lama lama setelah dirawat oleh bengkel pemerintah maka kendaraan listrik akan makin gesit.

Baca :  WEGE Raih Peringkat Pertama “The Best GCG Award-VI-2021⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣"

Mereka tidak akan memakainya terlalu sering karena semua dokumen pemerintahan bisa lalu lintas di udara.

Bahkan kantor pemerintah itu yang pertama tama bisa mengganti atap gedung mereka dan pekarangan alias halaman kantor pemerintah itu dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yabg sekarang sedang digembor- gemborkan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Dengan demikian kantor pemerintah tidak perlu menanggung utang pembayaran listrik yang besar kepada PLN.

Selain itu kantor pemerintah bisa berkontribusi listrik atau menjual listrik kepada PLN.

Hasilnya utang subsidi pemerintah kepada PLN bisa dikurangi dengan hasil listrik PLTS atap.

Internet, onlin, itu perubahan yang besar. Manusia atau orang orang semestinya dapat mensyukuri keeberadaan internet, onlen, digitalisasi ini.

Manusia telah mengeluarkan sumber daya yang besar untuk menghasilnya, membangun jaringan kabel bawah tanah, membuat menara antena 5G, segala upaya telah dikerahkan untuk mengirim listrik, sinyal dan gelombang.

Mengapa setelah dihasilnya orang tidak mau menggunakan?

Baca :  Meningkat, Cadangan Devisa Januari 2021 Capai USD138,0 Miliar

Kalau memang semua pekerjaan bisa diaelesaikan dari rumah mengapa harus pagi pagi menyemburkan asap kendaraan begitu banyak di jalan-jalan hingga para polisi lalu lintas harus menghirup asap sepanjang hari untuk mengatur lalu lintas.

Tanaman-tanaman pagi pagi sudah diseburkan asap kendaraan bermotor, hewan menghisap asap kendaraan bermotor.

Memang kalau manusia tidak bisa bersyukur maka mau tidak mau mereka akan merusak lingkungan dan alam.

Sekarang ini covid datang, lalu saat yang sama digital datang.

Covid menyuruh jaga jarak dengan hukum, digital menyediakan ruang untuk jaga jarak di alam semesta, covid melarang kumpul di tempat hiburan, di mall mall, nonton di rumah aja, belanja online aja, sekolah jadikan laboratorium atau bengkel saja.

Bukankah itu kesempatan bagi Presiden Jokowi dan Gubernur Anis menghentikan sama sekali polusi di Jakarta dan sekitarnya.

Mudah mudahan ya berhasil pak presiden dan pak gubernur.

Salam damai.

Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta