Omnibus Law Ambyar, Pertanda Apa?

Sawit telah memperoleh konsesi lahan dalam jumlah sangat luas. Lebih dari 13 juta hektar
Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

Bagi yang mau mengerti tentu sedikit tau mengapa Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law ambyar.
Tapi tidak untuk yang budeg.

Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 iniĀ ini telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengapa bisa? Sehebat itu MK bisa membuyarkan rencana paling utama pemerintahan ini untuk bisa keluar dari krisis.

Sehebat itu MK bisa menenggalamkan proyek paling ambisius para konglomerat Indonesia untuk selamat dari kebangkrutan?

Ya boleh jadi MK memang setangguh itu sekarang, namun untuk dapat membubarkan Omnibus Law, maka kekuatan yang telah digunakan MK adalah kekuatan Mega Mind.

Putusan MK menyayat hati pembuat Omnibus Law.

Putusan itu mempermalukan pemerintah yang sudah GR begitu UU ini disyahkan oleh DPR.
Putusan MK ini menjadi teror dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi pihak pemyandang dana Omnibus Law.

Baca :  Pemerintahan Jokowi Tidak Diberi Utang Sepeserpun

Sekarang mereka sudah tau resikonya kalau melawan.

Putusan ini membuat pemerintah kehilangan kepercayaan diri, karena harga dirinya berantakan dikalahkan telak oleh masyarakat gabungan LSM dan buruh.

Omnibus Law atau UU Cipta Kerja adalah sebuah proyek raksasa untuk mempertahankan dominasi oligarki Indonesia atas kekayaan alam Indonesia yakni tanah, hutan, tambang, kebun kebun melalui penyederhanaan UU dan peraturan demi memperlancar eksploitasi sumber daya alam dengan biaya sekecil kecilnya, dengan upah murah, perpanjangan ijin dan konsesi tambang secara otomatis.

Paling penting dalam UU ini adalah melanjutkan eksploitasi batubara sebagai sumber energi utama dan sawit sebagai tumpuan ekonomi Indonesia serta tambang tambang lainnya yang menjadi sandaran oligarki politik nasional.

Tapi jangankan Omnibus Law, petro dolar saja dibubarkan.

Baca :  Pandora Papers, Serangan Terhadap Tax Amnesty Jilid II

Semua tau apa itu petro dolar? Kekuatan yang membangun dunia sejak Bretton Woods System ditutup.

Petro dolar yang menjadi penyandang dana pembangunan dunia, beserta seluruh kelembagaan institusi internasional yang menopang politik global sejak 1971 tersebut.

Sistem petro sebesar itu saja dibubarkan secara paksa untuk mengakhiri supremasi oligarki minyak dan oligarki fosil lainnya sedunia.

Tanpa mengenal ampun dan kompromi, semua harus melakukan transisi ekonomi untuk menyelamatkan dunia dari bencana kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Jadi urusan membubarkan omnibuslaw menang urusan besar bagi elite Indonesia, tapi hanya sebesar upil dihidung bagi rezim perubahan iklim yang tengah memimpin perubahan dunia saat ini.

Rezim ini datang dengan tiga isue utama yakni deforestasi atau menghentikan penggundulan hutan, penurunan emisi, dan transisi energi.

Rezim ini tidak mau lagi hutan digunduli, tak mau lagi minyak disedot, tak ingin lagi batubara dikeruk.

Baca :  Omnibus Law Perpajakan Bisa Genjot Potensi Cukai Plastik Hingga Rp3 Triliun

Mungkin mereka tau jika digunduli, disedot, dikeruk, maka alam akan mengamuk.
Negara negara industri utama telah merasakan penderitaan yang begitu besar akibat bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2021.

Jadi pembatalan omnibuslaw adalah pukulan telak di ulu hati oligarki Indonesia hingga nafasnya tinggal di leher.

Oligarki yang tak mau berubah dan terus bertahan dengan segenap agenda kotor tax amnesti jilid 1 dan 2.

Kompromi kasus BLBI oleh satgas BLBI, memasalkan pembangkit Batubara, gasifikasi batubara, menggubah sawit menjadi bahan bakar dan melanjutkan penggundulan hutan, dan seluruh agenda yang menjadi sumber penumpukan kekayaan oligarki yang telah terbukti menghancurkan alam dan merusak hutan dan mencemari sungai, laut dan udara selama puluhan tahun.

Semoga masih ada jalan berubah!

Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta