JAKARTA-Kementerian BUMN didesak berani mengevaluasi lagi jajaran Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) setiap bulan. Dengan cara itu bisa diketahui dimana kelemahan-kelemahan BUMN gula ini. “Lho, kalau demi perbaikan BUMN ini kenapa tidak? Langkah ini diperlukan agar manajemen BUMN gula ini tidak impoten,” kata anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Menurut anggota Fraksi PDIP, DPR sedang mencari waktu untuk memanggil direksi baru PT RNI. Pasalnya DPR ingin tahu bagaimana sebenarnya roadmap dari BUMN yang cukup strategis ini. “Supaya DPR bisa tahu apa saja yang sudah dikerjakan setiap tahunnya,” jelasnya.
Disisi lain, Darmadi malah mempertanyakan mekanisme fit and propert tes yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasannya hingga kini DPR belum mendapatkan tata cara yang berlaku. “Coba lihat saja, bagaimana penunjukkan jajaran direksi dan komisaris di BUMN, termasuk yang terjadi di PT RNI. Masalahnya kriteria fit and proper test itu hingga kini belum clear,” terangnya.
Masalah-masalah seperti ini, kata anggota Fraksi PDIP itu, menjadi perhatian DPR. Apalagi BUMN itu mengelola uang negara, jadi jangan sampai diserahkan kepada sembarangan orang. “Kita selalu pertanyakan, apakah benar Kementerian BUMN sudah melakukan fit and proper. Karena selama ini publik tidak tahu,” tambahnya.
Darmadi tak mempermasalahkan kalau memang kewenangan assesmen itu dilakukan dengan benar. Namun bagaimana jadinya, kalau ternyata tidak benar. “Misalnya saja, orang yang ditempatkan di situ ternyata tidak kompeten dan justru bermasalah. Karena itu RNI butuh orang bersih dan berani untuk mendukung langkah Presiden Jokowi,” ungkap dia.
Buktinya, lanjut Darmadi, ketika DPR mengechek kinerja anak-anak perusahaan PT RNI ternyata cukup memprihatikan. Mayoritas anak-anak usaha ini merugi. “Kita kaget PT Pabrik Gula Rajawali II menderita kerugian sekitar Rp35,6 miliar. Karena itu kita tolak saat meminta Penyertaan Modal Negara (PMN),” terang dia lagi.
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui sudah merombak jajaran PT RNI. Saat ditanya mengenai penunjukan seorang asisten deputy Kementerian BUMN menjadi Dirut PT RNI (Didik Prasetyo), dia menyatakan tidak ada masalah. “Yang bersangkutan (Didik), otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan asisten deputy Kemeneg BUMN,” tuturnya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, kemarin.
Hanya saja ketika didesak soal apakah dirinya menandatangani perombakan direksi PT RNI tersebut, Rini tak menjawab dan langsung masuk ke mobil. **
