Oleh: Dr Emrus Sihombing
Sepekan yang lalu dan bisa jadi akan terus “digoreng” hingga selesai Pilpres 2019, isu perbicangan publik tentang membengkaknya utang pemerintah per Februari 2018.
Pekan ini, berbagai media memuat pembengkakan utang pemerintah menembus angka Rp 4.034,8 triliun atau 29,24% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Memang harus jujur kita akui, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 nominalnya meningkat 13,46%. Utang tersebut belum termasuk pinjaman swasta Indonesia.
Sejumlah kalangan berpendapat bahwa membengkaknya utang pemerintah seolah hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi. Bahkan ada sebagian kecil relawan berbalik, yang sebelumnya pendukung pemerintah, melakukan demonstrasi menolak membengkaknya utang tersebut.
Kritik membengkaknya utang tersebut seolah mengarah hanya kepada presiden, tentu itu tidak salah tetapi tidak seluruhnya benar.
Oleh karena itu, menurut saya, wacana membengkaknya utang tersebut merupakan pandangan yang belum “membumi” karena melihat persoalan hanya di permukaan, tidak membongkar siapa sesungguhnya pelaku utama.
Lihat saja sebagai contoh, mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang seharusnya menjadi pendekar anti korupsi di negeri ini karena melekat pada dirinya dan lembaga yang dipimpinnya melakukan fungsi pengawasan, tetapi malah diduga kuat sebagai pelaku korupsi yang sudah menjadi terdakwa di KPK. Bukankah perilaku koruptif yang masif di negeri ini berkorelasi langsung dengan membengkaknya utang pemerintah?
Bila dirunut lebih mendalam membengkaknya utang pemerintah tersebut akan ditemukan pelaku-pelaku utama.
Coba kita melihat lebih ke hulu, sebenarnya yang membuat utang kita membengkak sampai saat ini sama sekali bukan Presiden Jokowi, tetapi pelaku langsung dari aktor-aktor tertentu sebagai berikut:
- Pejabat Pemerintah dan Negara yang Koruptif.
- Pengusaha yang “main mata” dengan pejabat pemerintah dan negara.
- Pengemplang Salah Satu atau Semua Bentuk Pajak
- Pelaku Illegal Fishing
- Pelaku Illegal Mining
- “Pemarkir” Kekayaan di Luar Negeri
- Mereka yang Pola Hidupnya Konsumtif.
- Orang yang Suka “Berpangku Tangan” dan Hidup Serba Instant.
- Mereka yang Belum Siap “Berdiri di Kaki Sendiri”, dan yang lainnya.
Dengan demikian, menurut saya, terjadinya kelemahan pengelolaan negara kita, termasuk membengkaknya utang pemerintah, terletak pada krisis integritas pada diri pemimpin yang terdapat di semua bidang dan semua lini.
Untuk itu, di sisa masa jabatan presiden Jokowi yang kurang dua tahun ke depan, saya mengusulkan kepada presiden dapat mewujudkan revolusi mental yang dia gelorakan selama ini sehingga semua pejabat publik kerja-kerja dengan tulus dan jujur.
Bila tidak, krisis integritas pemimpin di republik ini bisa jadi terus “terjaga” ke depan dan boleh jadi “lestari”.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner di Jakarta
