Menurut Enny, pajak itu hampir tak ada yang berasal dari luar negeri.
Sehingga tak ada kepastian, dan menimbulkan keresahan masyarakat sebagai implikasi hukum dari TA itu sendiri.
“Makanya, penjelasan bukan harta warisan, penghasilan di atas Rp 4,5 juta dan sebagainya itu tetap meresahkan masyarakat,” tambah Enny.
Sementara pemerintah tidak mempunyai basis data (data bas) kependudukan. Kalau semua dilaporkan dalam pengisian SPPT, itu persoalan administrasi yang belum beres.
Karena itu pembetulan SPPT menjadi ancaman dan resikonya tak ada garansi, kalau gagal, akan banyak yang kenal penalti 200%.
“Padahal, apa yang kita beli seperti mobil, rumah, gaji dan lain-lain sudah kena pajak. Jadi, repatriasi ini gagal, BUMN yang menjadi sasaran tak bayar pajak, bahkan perorangan tak punya NPWP. Yang punya PTKP sekitar 75 juta orang, dan NPWP sekitar 35 juta orang, dan yang lapor hanya 9 juta orang,” jelas Enny.
Mestinya selisih tersebut yang harus menjadi sasaran TA. Untuk itu kata Enny, kuncinya adalah penegakan hukum dan basis data kependudukan dan perusahaan pembayar pajak.
“Jadi, carut-marutnya TA ini yang menimbulkan keresehan masyarakat, dan itulah yang harus dievaluasi pemerintah. Bahwa ancaman pada pengusaha tanpa data juga tak akan berhasil, dan kalau ini dibiarkan, pada 2017 akan terjadi kiamat pajak, yaitu pajak tak tercapai target, dan APBN akan selalu defisit,” ungkapnya.
Dengan demikian Enny minta kejujuran pemerintah . Dulu pemerintah mempunya data yang lebih dan menjanjikan dari Panama Papers.
“Itu yang seharusnya didata dan dikejar untuk membayar pajak. Kita jangan segera senang dengan uang masuk Rp 2 triliun (dalam negeri), karena pada triwulan ke depan akan terjadi multi efeks terhadap APBN. Bahwa tanpa perbaikan data bas, maka sama saja memaksakan berlakunya UU TA ini,” pungkasnya.
