JAKARTA-Keberanian Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung perlu mendapat apresiasi dari masyarakat.
Kerja aparat yang ekstra keras dan independen telah menjawab keragu-raguan publik terhadap kasus tersebut.
“Langkah Bareskrim yang cepat dalam merespon dan mengungkap kasus ini, menandakan aparat bekerja secara cermat dan profesional,” kata anggota Komisi III DPR N M Dipo Nusantara kepada wartawan, Sabtu (23/10/2020).
Dengan terungkapnya para tersangka ini, kata Dipo, Komisi III DPR akan terus mengawal dan memonitor kasus ini hingga tuntas.
“Ya tentu, akan menjadi perhatian bagi DPR, karena ini menyangkut kasus yang menjadi sorotan publik,” tambahnya.
Hanya saja, Politisi PKB ini mengingatkan agar gedung-gedung perkantoran milik pemerintah perlu memiliki standarisasi keamanan, terutama soal kebakaran.
“Kami meminta agar gedung-gedung itu dichek secara rutin,” ujarnya.
Setidaknya, lanjut Legislator dari Dapil NTT I, dengan terungkapnya kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung ini masyarakat tidak lagi berspekulasi.
“Jangan lagi ada dugaan-dugaan yang tidak jelas,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Ferdy Sambo mengungkapkan Polri telah menetapkan delapan tersangka kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penetapan tersangka dilakukan dalam gelar perkara bersama penyidik gabungan, ahli, dan jaksa.
“Lima orang tukang; Direktur Utama PT ARM; dan PPK (pejabat pembuat komitmen) dari Kejagung jadi tersangka,” katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Oktober 2020.
Lebih jauh Sambo memerinci tukang yang menjadi tersangka, yakni T, H, S, K, dan IS, serta mandor mereka, UAN. Mereka dianggap lalai saat bekerja.
Para tukang itu merokok di Lantai 6, Ruangan Biro Kepegawaian, Gedung Utama Kejagung, yang memicu kebakaran.
“Di mana pekerjaan -pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti tiner, lem Aibon,” ungkap Sambo.
