JAKARTA-Forum masyarakat Asia-Eropa (Asia-Europe People Forum/AEPF) ke-10 yang dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia telah usai pada 12 Oktober 2014. Pertemuan itu memberikan 3 catatan besar terkait dengan pelaksanaan agenda perdagangan bebas yang diterapkan oleh seluruh negara Asia dan Eropa. Pertama, agenda perdagangan bebas hanya memfasilitasi investasi skala besar dari pada memfasilitasi perekonomian rakyat; Kedua, praktek investasi skala besar yang difasilitasi dalam agenda perdagangan bebas telah mencederai hak-hak ekonomi masyarakat petani, nelayan, buruh, dan usaha kecil; dan Ketiga, hilangnya peran negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat.
Manajer Hubungan Internasional Indonesia for Global Justice (IGJ) Rika Febrianti, yang hadir di Milan menyebut masyarakat sipil Asia dan Eropa telah mengkritisi pelaksanaan agenda perdagangan bebas dan berdampak terhadap pelemahan kehidupan petani, nelayan, buruh, dan usaha kecil. Contohnya, perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas telah menghilangkan kedaulatan petani akan benih. “Bahkan, pembangunan infrastruktur Indonesia melalui MP3EI telah merampas lahan petani,” jelasnya.
Dari Jakarta, Rachmi Hertanti, Kepala Riset Strategis IGJ menjelaskan, pelaksanaan MP3EI telah banyak menimbulkan dampak buruk akibat fasilitasi investasi skala besar di Indonesia, seperti meningkatnya konflik agraria dimana terhitung 10 tahun terakhir ini telah mencapai sebanyak 1379 konflik. Kemudian meningkatnya jumlah petani gurem di Indonesia sebanyak 5,17 juta orang terhitung 2003-2013 akibat pengambil-alihan lahan oleh korporasi. “Padahal, selama ini petani dan nelayan telah memiliki kemandirian ekonomi. Namun, mereka kalah bersaing oleh kehadiran korporasi akibat kebijakan perlindungan yang diberikan negara kepada korporasi. Sehingga seharusnya Pemerintah Indonesia kembali menempatkan petani dan nelayan sebagai aktor utama pembangunan dengan memberikan dukungan dan proteksi kebijakan terhadap model kemandirian ekonomi yang dimiliki,” tegasnya.
Oleh karena itu, AEPF ke-10 mendorong agar pemerintah di masing-masing negara baik di Asia dan Eropa merealisasikan visi dan alternatif yang telah dilakukan oleh masyarakat namun selama ini tidak menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah.
AEPF ke-10 di Milan dihadiri oleh sebanyak 150 organisasi yang berasal dari Asia dan Eropa. Acara ini juga dihadiri oleh Komisi Uni Eropa yang mendengarkan pembacaan pernyataan masyarakat sipil Asia-Eropa terkait dengan beberapa isu, yakni perdamaian dan keamanan, perdagangan yang berkeadilan, perubahan iklim, pengambil-alihan lahan, dan perlindungan sosial.
