JAKARTA-Pemerintah mengungkapkan defisit anggaran mencapai Rp2095 triliun hingga akhir 2013.
Besarnya defisit ini sekitar 2,24 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar 93,5 % dari target APBN Perubahan 2013 Rp224,2 triliun.
“Realisasi ini lebih rendah dari target defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2013 sebesar Rp224,2 triliun atau 2,38 % terhadap PDB,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani di Jakarta, Senin, (6/1).
Menurut Askolani, realisasi defisit tersebut berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp1.429,5 triliun atau 95,2 % dari target Rp1.502 triliun dan belanja negara yang tercatat sebesar Rp1.639 triliun atau 94,9 % dari pagu Rp1.726,2 triliun.
Dari pendapatan negara, sambung Askolani, realisasi penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp1.072,1 triliun atau 93,4 % dari target Rp1.148 triliun, lebih rendah Rp76,3 triliun dari target yang telah ditetapkan karena pertumbuhan ekonomi yang melambat sepanjang 2013.
“Selain disebabkan oleh dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2013, pencapaian penerimaan itu juga disebabkan oleh kebijakan kenaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP serta melambatnya kegiatan di sektor industri pengolahan, pertambangan dan keuangan,” ujarnya.
Askolani mengatakan masih ada kemungkinan penambahan penerimaan perpajakan karena ada penghitungan yang belum tercatat hingga akhir tahun 2013, dengan potensi penambahan penerimaan pajak sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun.
Sedangkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp352,9 triliun atau 101 % dari target Rp349,2 triliun, lebih tinggi Rp3,7 triliun dari rencana yang telah ditetapkan, meskipun depresiasi nilai tukar rupiah berdampak pada PNBP dari sektor minyak dan gas (migas).
Askolani menambahkan dari sisi belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.125,7 triliun atau 94,1 % dari pagu Rp1.196,8 triliun, dengan realisasi belanja kementerian-lembaga mencapai Rp571,6 triliun atau 90,1 %.
Sementara, belanja subsidi energi tercatat melebihi pagu yaitu mencapai Rp310 triliun atau 103,4 % dari pagu Rp348,1 triliun, akibat belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp210 triliun atau 105,1 % dari pagu Rp199,9 triliun.
“Untuk subsidi BBM, masih ada potensi kelebihan hingga Rp240 triliun-Rp250 triliun, karena depresiasi rupiah dan metode acuan harga pembelian BBM (Mid Oil Plats Singapore) yang lebih tinggi dari APBN Perubahan,” imbuhnya.
