JAKARTA-Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses terhadap berbagai layanan keuangan. Sektor ini terus berkembang dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di daerah kota dan pedesaan melalui produk-produk keuangan mikro mereka.
Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan tantangan ganda yang dihadapi yaitu pertumbuhan (growth) dan berkelanjutan (sustainability), maka LKM harus mampu meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan akses yang lebih baik dan lebih besar kepada para pekerja mandiri, industri rumahan dan usaha mikro dan kecil pada umumnya.
Guna terus memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan seminar dua hari bertajuk “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Keuangan Inklusif yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan” pada Senin – Selasa, 6-7 Mei 2013 di Jakarta.
Dikutip dari www.bi.go.id, seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan nasional mengenai pentingnya program keuangan inklusif, pengukuran kinerja sosial dan dampak sosial dari layanan keuangan. Seminar ini diselenggarakan oleh ILO dan Bank Indonesia melalui Proyek Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan (PROMISE IMPACT).
Sementara itu, BI melalui program keuangan inklusif akan memperkuat enam pilar dalam strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yaitu edukasi keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan mengelola keuangan termasuk mengenal risiko, penyediaan fasilitas keuangan bagi publik dari program pemerintah, pemetaan informasi keuangan, penyusunan kebijakan dan peraturan pendukung, peningkatan intermediasi dan sarana distribusi serta perlindungan konsumen. Terkait UMKM, arah kebijakan BI dalam pengembangan UMKM bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi (asymmetric information) antara UMKM dengan perbankan, sebagai bagian dari program keuangan inklusif kepada UMKM.
Temuan-temuan kunci dari studi terbaru BI dan ILO mengenai kajian dampak pelatihan pendidikan keuangan terhadap kesejahteraan para klien BPR di tingkat usaha dan rumah tangga turut dipaparkan. Studi ini dilakukan selama dua tahun dari Januari 2011 hingga April 2013, disasarkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang memiliki masalah terlilit hutang. Studi memperlihatkan bahwa pendidikan keuangan, sebagai bagian dari layanan LKM, membantu para klien yang mempunyai masalah dalam berhutang menjadi lebih mapan melalui manajemen keuangan yang baik, pengeluaran yang terencana dan memisahkan antara keuangan usaha dan rumah tangga serta mencatat pendapatan dan pengeluaran.
