Alex Noerdin: Optimalkan Penyerapan Minyak Dari KKKS

Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin

JAKARTA-DPR minta SKK Migas serius menggenjot kinerja sektor hulu dengan menyiapkan langkah-langkah strategis guna mencapai target lifting migas. Begitupun dengan penerimaan negara sektor hulu migas sesuai dengan APBN 2020.

“Makanya kita dorong agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bisa menjual minyaknya ke Pertamina, sehingga bisa mengurangi impor. Jadi kita tetap optimis,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin ditemui wartawai usai rapat dengan SKK Migas, Kamis (16/01/2020).

Disinggung soal langkah pemerintah memotong jatah impor minyak sebesar 30 juta barel pertahun, Alex menjelaskan selain dengan menyerap dari KKKS, bisa juga dengan meningkatkan berbagai eksplorasi, baik off shore maupun on shore. “Termasuk menggenjot sumur-sumur tua yang masih bisa digarap, seperti di Musi Banyuasin mampu menghasilkan 10.000 bph-15.000 bph/hari,” tambahnya.

Baca :  GCG Perusahaan Kunci Stabilitas Sektor Keuangan

Meski kemampuan sumur tua minim kontribusi, namun kata Alex, tetap hasilnya masih lumayan bisa digunakan. “Bisa menggunakan teknologinya yang proper, alias ramah lingkungan,” ucapnya seraya menambahkan hanya memang langkah-langkah ini perlu dimbangi lagi dengan peningkatan penggunaan biofuel yang berbasis dari minyak sawit

Lebih jauh Mantan Gubernur Sumsel dua periode ini menyarankan agar SKK Migas meningkatkan investasi bidang eksplorasi hulu migas guna menemukan cadangan migas raksasa.

“Iklim investasi migas perlu digairahkan, sehingga investor-investor migas menjadi tertarik,” paparnya.

Alex memberikan apresiasi langkah SKK Migas membuka layanan One Door Service Policy (ODSP) untuk merealisasikan target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2030.

Baca :  Tanpa Pemegang CPA, Kualitas BPK Diragukan Publik

“Tentu saja layanan bisa meningkatkan efisiensi dan tingkat kepercayaan investor sektor hulu migas,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan melalui ODSP seluruh layanan proses perizinan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas dilakukan melalui satu pintu dengan lebih cepat.

SKK Migas dan KKKS bersama-sama melakukan penelitian atas kelengkapan untuk setiap persyaratan perizinan dari berbagai instansi yang ada saat ini.

Bahkan lebih dari itu, SKK Migas akan membantu KKKS yang ingin berinvestasi untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait.

Dwi bilang, hingga kini tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun ekploitasi yang hanya memerlukan satu izin dari berbagai instansi. Oleh karenanya, SKK Migas akan mendukung dan membantu proses perizinan dapat diselesaikan lebih cepat. ****

Baca :  Siklus Krisis Keuangan Setiap 10 Tahun Tidak Relevan