Alpha: Budaya Birokrasi Kampus Harus Diubah

JAKARTA-Banyak yang terkejut ketika Presiden Joko Widodo menunjuk anak muda Nadiem Makarim, tampil memimpin mesin produksi keilmuwan di Indonesia sebagai Menteri Pendidikan. Pro dan kontra sudah pasti terjadi terkait keberadaan Nadiem.

“Meskipun demikian, langkah yang harus disisir dan dipetakan oleh beliau menuntaskan dulu mental birokrasi dan budaya akademik kampus,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia, Azmi Syahputra dalam siara persnya di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Kehadiran Nadiem dipahami selain mengajak terbang dengan sistem informasi teknologi dan perkembangannya. Sekaligus membangun karakter manusia berbasis nilai bangsa.

Oleh karena itu, harus bisa mempetakan hambatan hambatan yang ada di pengelolaan kampus. “Inilah akar masalah pendidikan di Indonesia. Ironis kan kemerdekaan akademik dan budaya akademik setelah 3/4 abad Indonesia masih diperjuangkan?,”ujarnya seraya mempertanyakan.

Baca :  Tak Kebal Hukum, UU Tipikor Bidik Pelaku Penyalahgunaan Dana Covid-19

Selain itu ditambah lagi dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang masih “tambal sulam.” Kemudian soal ketidakmandirian perguruan tinggi. Kampus masih diintervensi politik.

Begitupun, lanjut Azmi, dengan atmosfir akademik yang tak menunjang. Hal ini sebagai akibat terbelenggunya heirarki birokrasi akademik. Karena itu harus dimunculkan kembali budaya dan nilai nilai akademik.

Menurut Dosen FH UBK, hal inilah yang menjadi PR besar Mendikbud.¬†Akademisi itu sejatinya hanya mengabdi pada kebenaran, kejujuran, keadilan serta untuk kemanusiaan. “Karena ini kunci Indonesia maju, manusia Indonesia kembali pada jiwa pancasila melalui kampus,” paparnya.

Jangan lagi universitas dikekang dengan budaya birokrasi yang lamban, tidak efisien, politik praktis dan cendrung korup. “Akibatnya universitas di Indonesia akan semakin tidak mampu mengejar perkembangan ilmu dan akan kalah bersaing dengan universitas lainnya,”jelasnya.

Baca :  Mendag Sampaikan 3 Prinsip Kerja Sama Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Ini PR, tantangan sekaligus problem yang harus dituntaskan oleh menteri Pendidikan. Karenanya tata kelola yang baik, transparansi dan aksesbilitas publik terhadap perguruan tinggi jadi kunci untuk perguruan tinggi maju dan unggul.***