Oleh: Ferdinand Hutahaean
Berpolitik itu semestinya beretika. Memasuki dunia politik yang penuh trik dan intrik memang menarik, namun berpolitik haruslah punya prinsip yang positif, mengedepankan kebenaran dan menjunjung tinggi kehormatan pribadi.
Berpolitik dengan cara-cara negatif dan kontroversial adalah sesuatu yang tidak baik dan menunjukkan bahwa siapapun yang berpolitik tanpa etika tidaklah layak jadi pemimpin.
Adalah Anies Baswedan, sang Calon Gubernur yang diusung oleh Gerindra dan PKS.
Sang menteri pendidikan yang dipecat Jokowi itu pada masa resufle kabinet tahun lalu merasa mampu akan memimpin Jakarta dengan baik.
Terus terang saya ragu dengan Anies Baswedan, niatnya saja sudah diragukan apalagi kinerjanya lebih diragukan lagi.
Karir politik Anis Baswedan sang calon gubernur nomor urut 3 ini memulai karir politik praktisnya pada menjelang pilpres 2014 silam, setelah sebelumnya Anies aktif didunia akademisi dengan memimpin sebuah perguruan tinggi swasta.
Anies kemudian tergiur dengan dunia kekuasaan kemudian mendirikan sebuah gerakan yang disebut gerakan turun tangan.
Sebuah perkumpulan kecil yang mengklaim diri turun tangan menyelesaikan masalah bangsa. Pada saat itu, Anies sering mengolok-olok blusukan Jokowi yang disebutnya tidak berguna.
Menjelang pilpres semakin dekat, dan ketika Partai Demokrat melakukan konvensi calon presiden untuk mencari sosok yang diinginkan rakyat, sosok yang mampu memimpin Indonesia dengan baik, Anies pun ikut serta dalam konvensi tersebut dan terus melancarkan serangannya kepada Jokowi yang saat ini menjadi Presiden.
Pasca konvensi Capres tersebut, kemudian Anies Baswedan justru malah bergabung dengan Jokowi dan menjadi salah satu tim kerja Jokowi saat pilpres.
Hal ini menjadi satu hal negatif dari sifat Anies Baswedan, setelah melihat peluang Jokowi lebih besar menang pilpres, mungkin Anies berharap setelah tidak jadi capres, nanti akan jadi menterinya Jokowi.
Sebuah watak pemburu jabatan.
Sepanjang pilpres 2014 berlangsung, Anies Bswedan kerap menyerang Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra dengan serangan yang cukup keras bahkan tergolong sadis.
Anies menyebut Prabowo sebagai mafia dan menyimpulkan Prabowo sebagai bagian dari masalah.
Namun saat ini, menjadi lacur bahwa setelah Anies Baswedan dipecat Jokowi dari kursi menteri karena kinerja buruk, Anies Baswedan malah menjadi calon Gubenur yang di usung Prabowo Subianto dari Gerindra.
Kenapa Anies sekarang masuk bergabung dengan Prabowo Subianto yang dulu dia sebut sebagai mafia dan sebagai bagian dari masalah?
Apakah sekarang Anies telah menjadi mafia dan menjadi bagian dari masalah hingga bergabung dengan kelompok yang dia sebut mafia dan bagian dari masalah?
Biarlah Anies yang menjawab, namun itu sungguh menunjukkan etika politik yang tidak dimiliki oleh seorang Anies Baswedan yang pernah menjadi akademisi.
Kontroversi itu semakin besar dan membesar saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Kemarin saat saya duduk disebuah warung kopi bersama beberapa tukang ojek yang saya lihat berseragam warna hijau, asik memperbincangkan tentang Anies Baswedan.
Bahkan ada yang sambil menghembuskan asap rokoknya bertanya pada temannya: “Benarkah Anies Baswedan itu seorang penganut Syiah?” Pertanyaan itu kemudian mengaduk aduk pikiranku sambil bertanya, :
“Kalau benar Anies Baswedan seorang Syiah, mengapa PKS mendukungnya?” Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak begitu paham tentang hal ini.
Biarlah Anies menjawab apakah benar dia Syiah dan biarlah PKS menjawab mengapa mendukung Anies yang dalam pertanyaan tadi disebut Syiah.
Selepas melanjutkan perjalanan dan bertemu seorang sahabat, perbincangan yang sama kemudian menjadi bahan perbincangan kami.
Bahkan menurut sahabat tersebut, ada seorang Ulama, Ustadz ternama memprotes sikap Anies yang secara berani memasang spanduk seolah Ustadz tersebut mendukung Anies.
Dan katanya ada beberapa ulama yang dimamfaatkan namanya seolah mendukung Anies padahal tidak, karena ulama tersebut ada yang memilih netral dan ada yang sudah mendukung calon lain.
Sangat disayangkan jika Anies benar mencatut nama para ulama tanpa ijin dan restu ulama tersebut. Saya jadi bertanya, “pencatutan itu bisa tidak dianggab sebagai upaya menipu rakyat dan membohongi ulama untuk sebuah kekuasaan?”
Semoga rakyat, seluruh rakyat Jakarta berhati-hati menentukan pilihan.
Waspadai pihak-pihak yang tidak jujur dan tidak beretika dalam berpolitik, karena Jakarta dan kita semua butuh pemimpin yang jujur dalam bersikap, tidak membohongi rakyat dan ulama.
Penulis adalah Pimpinan Komisi Rumah Amanah Rakyat
