APBN Tak Pantas Bayar Obligasi Rekapitalisasi

Selasa 2 Apr 2013, 11 : 45 pm
by

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pantas dipergunakan  membayar  bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang merupakan warisan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya, rusaknya bank- bank itu karena sengaja dirusak oleh keserakahan sedikit orang (pemilik bank)  sehingga tidak  layak dibebankan kepada masyarakat lewat pajak yang dibayar setiap tahun.  “Saya kira, alokasi  APBN untuk recovery bank juga merusak ketahanan APBN dan mengancam sistem fiskal ke depan,” ujar Fauzi di Jakarta, Selasa (2/4).
Karena itu, dia meminta pemerintah menghentikan alokasi dana APBN yang sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu itu.

Menurut dia, kebijakan pembayaran bunga obligasi bank rekap dari APBN itu bukan hanya salah kaprah, tetapi sudah memiskinkan bangsa secara sistemik. Penggunaan APBN untuk membayar obligasi rekap juga merampas hak rakyat kebanyakan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang memadai dari negara. “Beban rakyat makin berat, belum lagi beban inflasi yang juga harus dipikulnya secara makro ekonomi,” jelas Fauzi yang juga anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini.

Dia menjelaskan, sangat tidak adil jika kesalahan pengelolaan bank dibebankan ke APBN.  Sebab, kerusakan bank pada waktu itu banyak dilakukan secara sadar oleh pemilik bank.  Ini bisa diihat dari bank yang di rekap dan bank likuidasi banyak melanggar BMPK. Artinya pemilik bank secara sengaja ‘menggarong’ uang rakyat melalui bank yang dikelolanya. Akibat itu, bebannya hingga kini dipikul oleh rakyat melalui APBN.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

DPR: Green Energy dan Green Industry Jadi Bagian Kehidupan

JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah Menteri

Targetkan WUB, Griya Abhipraya Surabaya Latih Warga Binaan

SIDOARJO – Rutan Perempuan Klas IIA Surabaya bekerjasama dengan Griya