Oleh: Adri Zulpianto
Ada tiga masalah di Perusahaan Pertamina yang saat ini jadi viral atau jadi sorotan masyarakat. Masalah perusahaan ini bisa dibilang apesnya Pertamina.
Adapun penyebab apesnya BUMN pelat merah ini antara lain:
Pertama, tentang Kerugian PT. Pertamina pada semestar satu 2020 yang sampai US$ 767,92 juta atau sekitar Rp 11,33 triliun.
Kedua, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba tiba Pertamina terhempas dari Fortune Global 500.
Dan ketiga, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Kemudian apesnya Pertamina semakin mengenaskan, ketika pihak manajemen perusahaan berusaha untuk mencari-cari alasan mengapa Pertamina bisa merugi.
Ada tiga alasan yang mereka kambing-hitamkan, yaitu Penurunan Penjualan, Fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS dan Melemahnya Harga Minyak Mentah Dunia.
Tetapi buat kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) alasan apapun yang diberikan Pertamina tidak bisa diterima begitu saja.
Karena dalam hitung hitungan bisnis, Pertamina tidak mungkin rugi.
Saat itu harga BBM internasional sedang anjlok turun tapi harga jual BBM kepada rakyat tetap tinggi atau tidak mengalami penurunan sepersenpun.
Dan terakhir yang bikin Pertamina terlihat tambah kacau adalah tentang pengangkatan
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komut (Komisaris Utama) Pertamina.
Dimana pengangkatan Ahok ini banyak melanggar peraturan yang dibuat oleh kementerian sendiri, seperti Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Komisaris BUMN, dan UU BUMN No.19/2003.
Kemudian dari penjelasan diatas, kami dari Alaska menilai bahwa kerugian Pertamina ini jelas jelas karena mismanajemen dalam internal Pertamina sendiri.
Maka untuk itu, Alaska meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera memperbaiki manajemen Pertamina.
Dan langkah pertama, yang harus dilakukan adalah untuk segera memecat Ahok dari jabatan komisaris utama Pertamina.
Penulis adalah Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) di Jakarta
