Asing “Paksa” Indonesia Terus Berutang

Selasa 19 Feb 2013, 2 : 28 pm
utang luar negeri
ilustrasi

JAKARTA – Upaya pemerintah Indonesia melepaskan diri dari jerat utang luar negeri ternyata masih sulit.

Ini terjadi karena lembaga pemberi utang ini terus memaksa Indonesia untuk tetap berutang.

“Pinjaman luar negeri bukan karena ketidakmampuan dana untuk membiayai proyek. Ini soal alasan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan lembaga donor. Kita tidak bisa 100 % menerima bantuan, kita sekarang lebih seperti menerima bantuan yang ada capacity buildingnya, jadi kita bukan dari sisi finance, tapi konsultasi, engineering yang mereka miliki,” kata Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Rizal Affandi Lukman di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Rizal, Jepang melalui JICA memiliki pengalaman panjang dalam mengelola Mass Rapid Transit (MRT).

“Pengalaman dia melakukan operasional MRT di Tokyo, itu pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh uang,” tambahnya.

Diakui Rizal, pemerintah sebenarnya memiliki dana yang cukup.

Sayangnya tak punya pengalaman.

“China pun dari sisi financing sudah lebih dari cukup. Tapi tetap menerima bantuan dari Bank Dunia. Karena ada knowledge sharingnya, Bank Dunia kan tempat orang-orang yang berpengalaman di berbagai negara bisa diberikan kepada negara lain,” ujarnya.

Rizal menyatakan hal inilah yang dilakukan pemerintah RI melalui pinjamannya kepada Jepang untuk pembangunan MRT di Jakarta.

Pasalnya, melalui program pinjaman ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan bantuan dana tetapi juga pengalaman dalam pembangunan sarana transportasi massal itu.

Lebih lanjut Rizal menambahkan pemerintah  memang selektif dalam memberikan persetujuan pinjaman.

Alasannya, pemerintah ingin melakukan pembiayaan dari dalam negeri.

Sampai saat ini, utang yang diterima Indonesia masih dalam batas kemampuan pembayaran anggaran negara, salah satunya pinjaman dari Jepang ini.

“Dari sisi term of condition-nya, itu kan pinjaman lunak, umumnya di bawah 1 %, 0,8 % dan sebagainya. Karena Jepang juga memiliki tabungan yang cukup besar yang bisa digunakan dengan dana murah,” tuturnya.

Sebenarnya, kata Rizal, jumlah pinjaman dari tahun ke tahun makin mengecil. Jadi sesuai kapasitas pemerintah untuk membayarnya.

“Debt to GDP kita rendah, jadi saya kira,  kita dalam posisi yang terus mengurangi dan dengan ekonomi yang berkembang maka rasio tadi akan terus mengecil, begitu juga absolutnya, sehingga apa yang kita bayarkan jauh lebih besar dari yang kita pinjam baru,” tandasnya.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

KIB

Perlu Benahi Tiga Faktor Untuk Dongkrak Elektabilitas Parpol KIB

JAKARTA- Survei Litbang Kompas menunjukkan perolehan suara partai anggota Koalisi
reformasi pajak

Menkeu: Insentif Perpajakan Ciptakan Iklim Bisnis Kondusif

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk