Atdag dan ITPC Harus Proaktif Dorong Sawit Indonesia di Pasar Ekspor

Tuesday 20 Oct 2015, 9 : 35 pm
by

JAKARTA-Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas T. Lembong meminta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) lebih proaktif mendorong produk sawit Indonesia agar lebih kondusif di pasar ekspor.   “Perwakilan RI di luar negeri harus mampu menghadapi dan menanggulangi berbagai hambatan yang dialami komoditas kelapa sawit Indonesia di beberapa negara tujuan ekspor,” tegas Mendag Tom, saat membuka Forum Ekspor Tahun 2015 “Palm Oil As an Indonesia Export Prime Mover”, di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut Tom Lembong, perdagangan komoditas sawit saat ini menghadapi berbagai hambatan di beberapa negara tujuan ekspor utama. Bentuknya berupa regulasi atau kebijakan yang bersifat non tariff barrier (NTB) yang mengarah pada technical barriers to trade (TBT), tuduhan trade remedies (dumping, subsidi, dan safeguard), dan penggalangan opini negatif terhadap penggunaan kelapa sawit. “Agar perwakilan RI di luar negeri, Atdag dan ITPC, mampu melakukan tugasnya, Kemendag membekali dengan kemampuan diplomasi yang komprehensif mengenai ekspor produk kelapa sawit,” terangnya.

Dia melanjutkan, sebagai negara penyuplai produk sawit dan turunannya terbesar di dunia, berbagai hambatan tersebut berpotensi merugikan kepentingan perdagangan Indonesia. “Pembekalan kemampuan diplomasi ini penting dalam rangka menjaga akses pasar, membuka akses pasar baru, serta meningkatkan ekspor produk kelapa sawit yang sering kali menghadapi hambatan perdagangan,” tegasnya.

Dalam forum ini, para perwakilan RI di luar negeri diberi pengetahuan cara menghadapi tantangan dan hambatan berupa kebijakan tarif, nontarif, dan trade remedies dari pemerintah negara mitra dagang, serta black campaign dari NGO dan media asing. Selain itu, juga dibahas isu-isu strategis, yaitu mengenai peluang pasar alternatif yang bisa dijadikan tujuan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya seperti negara-negara Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Mediterania. DIsamping itu, pembahasan juga mengenai optimalisasi produk minyak sawit sebagai produk unggulan dibandingkan minyak nabati lainnya dalam rangka mendorong pembangunan menuju sustainable development.

Forum ini juga mengupas berbagai masalah sertifikasi produk sawit seperti Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) di antara sertifikasi minyak sawit internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), certified sustainable palm oil (CSPO), dan lainnya.   “Kita harus memiliki dan memperkuat strategi dan langkah diplomasi dalam rangka melindungi dan mengamankan akses pasar ekspor produk minyak sawit dan turunannya ke luar negeri,” lanjutnya

Mendag berharap setelah pelaksanaan Forum Ekspor 2015 ini, koordinasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kelapa sawit untuk melindungi ekspor komoditas ini dapat ditingkatkan. “Dengan koordinasi itu, saya berharap terbangun kerangka kerja bersama sebagai upaya peningkatan posisi tawar Indonesia, upaya pengamanan akses pasar, upaya pemanfaatan potensi pasar baru, dan upaya promosi produk kelapa sawit dan turunannya ke pasar dunia,” tegasnya.

Forum Ekspor 2015 ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari perwakilanperwakilan asosiasi pengusaha minyak sawit Indonesia, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit. Sebanyak sekitar 300 peserta hadir dalam forum tersebut, terdiri dari para Duta Besar RI di luar negeri dan perwakilan kedutaan dan konsulat Indonesia di luar negeri, seluruh Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Indonesia di luar negeri, serta para pejabat eselon I dan II Kementerian Perdagangan dan instansi terkait.

Perwakilan RI di luar negeri juga diharapkan dapat lebih proaktif melakukan pemantauan atau market intelligence terhadap potensi hambatan yang akan mengganggu ekspor produk kelapa sawit, serta melakukan counter diplomasi secara efektif setelah mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang komoditas kelapa sawit dan ekspornya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Dana Desa Meningkat Hingga Rp 90 Triliun di 2017

MAROS-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah meneguhkan komitmennya menjadikan desa sebagai

BULD DPD RI Desak Revisi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan

JAKARTA-Ketahanan pangan menjadi sasaran pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan