JAKARTA – Komisi XI DPR menghormati sikap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo yang tidak memberikan pendapat tentang keterlibatan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dalam kasus Hambalang.
Namun pada saat yang sama, DPR juga akan menggunakan hasil audit BPK tentang kasus penyimpangan keuangan negara itu dalam menilai Agus Marto sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI).
“Untuk urusan audit yang dilakukan dengan kualifikasi Hambalang, audit yang bukan keuangan dan kinerja saja tapi untuk tujuan tertentu, BPK bisa berpendapat, tetapi bisa juga tidak berpendapat. Dan untuk keputusan ini BPK menyerahkan kepada otoritas hukum yakni KPK. Kami menghormati itu, karena diatur oleh Undang-undang,” kata anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, seusai rapat tertutup dengan Ketua BPK dalam rangkaian menjelang proses uji kelayakan dan kepatutan Agus Marto sebagai calon Gubernur BI di Jakarta, Senin (18/3).
Di sisi lain, tutur politisi PDI Perjuangan ini, rakyat menghendaki DPR dalam mengambil keputusan, mendapatkan masukan dan informasi, yang akuntabilitasnya terjaga.
“Dan kami lakukan itu sesuai kemauan publik, sehingga pertimbangan untuk memilih seseorang itu bukan hanya pertimbangan politik, tapi juga dari pandangan hukum, kapasitas nya, dan tentunya kita harus mendengarkan salah satunya dari BPK,” tutur dia.
Terkait dengan hal itu, Maruarar menambahkan bahwa BPK saat ini juga sedang melakukan audit Hambalang tahap kedua.
Ia sebetulnya berharap hasil laporan audit ini sudah dapat diterima oleh DPR sebelum uji kelayakan dan kepatutan Agus Marto dilangsungkan pada 25 Maret nanti.
