Agus Eko

Duet BH-BG Dongkrak Kinerja Jokowi-JK

JAKARTA-Duet kepemimpinan Jenderal (Pol) Badroddin Haiti dan Komjen (Pol) Budi Gunawan dinilai berhasil meningkatkan kinerja kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan situasi kamtibnas boleh dibilang kondusif. “Ada peningkatan ekspresi kepuasan publik yang lebih mengemuka ketimbang apresiasi negatif pada era pemerintahan
Thursday 12 May 2016, 11 : 54 pm

Setnov Siap Kembalikan Kejayaan Golkar

JAKARTA-Calon Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku sudah menyiapkan tujuh program prioritas jika nanti terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan dilaksanakan 15-17 Mei 2016, di Bali. Dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (11/5),
Thursday 12 May 2016, 12 : 33 am

Audit BPK Diragukan, Kasus Sumber Waras Harus Dihentikan

JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mensinyalir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan data yang tidak kompeten atau tidak sahih ketika mengaudit RS Sumber Waras. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghentikan penyelidikan kasus tersebut. “KPK harus menempatkan
Tuesday 10 May 2016, 7 : 35 pm

Fary Djemy Jabat Ketum Pemuda Tani HKTI

JAKARTA-Ketua Komisi V DPR Ir. Fary Djemy Francis, MMA terpilih menjadi Ketua umum Pemuda Tani Indonesia HKTI Periode 2016-2021. Musyawarah Nasional (Munas) ke-V HKTI secara aklamasi memilih Fary. “Terima kasih dan saya menyatakan bersedia mencurahkan tenaga, pikiran serta waktu guna mewujudkan pertanian
Tuesday 10 May 2016, 2 : 00 pm

Akbar Ingatkan Akom Tak Rangkap Jabatan

JAKARTA-Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengingatkan Ketua DPR Ade Komaruddin tidak maju sebagai Ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub di Bali pada 15 Mei 2016 nanti. Alasannya sulit melaksanakan dua tugas penting sebagai ketua DPR dan Ketua umum Golkar sekaligus.
Monday 9 May 2016, 11 : 01 pm

Soal Reklamasi, Negara Tak Boleh Diatur Investor

JAKARTA-Kalangan MPR mencemaskan moratorium reklamasi hanya sebatas wacana saja. Karena diduga ada konspirasi untuk menabrak aturan yang berlaku. Oleh karena itu, menteri terkait tidak menjadi corong para pengusaha. “Pemerintah jangan hanya menjadi tukang stempel. Harus betul-betul memperhatikan segala aspek baik status hukum
Monday 9 May 2016, 10 : 49 pm

Kalah Pamor Dengan Ahok, Dimyati Pilih Banten

SERPONG-Anggota MPR RI Dimyati Natakusuma mengakui tak berminat maju pilgub DKI Jakarta. Alasannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih unggul dari dirinya. “Tadinya saya mau nyalon ke Jakarta sama-sama dari jalur independen. Tapi kalah tenar, akhirnya pilih ke Banten,” katanya dalam sambutannya saat
Monday 9 May 2016, 12 : 57 pm

Elit PKS Bantah Azimah Kader Inti

JAKARTA-Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak tahu menahu soal anggota KPI Azimah Subagijo yang dikatakan sebagai kader PKS. Apalagi saat ini internal PKS sedang sibuk melakukan rotasi. “Saya baru pindah ke Komisi I DPR, saya belum bisa bicara
Monday 9 May 2016, 12 : 42 pm

Investor Nilai Moratorium Reklamasi Pantura Melawan Hukum

JAKARTA-Pemerintah dinilai melakukan tindakan melawan hukum. Karena secara sepihak menghentikan proses reklamasi pantai utara Jakarta. “Mereka (investor) sudah mendapatkan izin untuk membangun pantai utara Jakarta dan karenanya izin itu tidak bisa dengan mudah dihentikan begitu saja oleh pemerintah,” kata Pakar Hukum Tata
Friday 6 May 2016, 5 : 56 pm

Rano minta KPK-ICW “Pelototi” Korupsi di Banten

JAKARTA-Gubernur Banten, Rano Karno sangatserius dalam memberantas korupsi di lingkungan Provinsi Banten. Karena itu Pemprov Bantenmenggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian  Corruption Watch (ICW). Dua lembaga ini diminta membantu merumuskan berbagai program pemerintah agar terhindar dari praktek penyimpangan.  Rano Karno, ICW dan KPK serta Ormas PP Muhammadiyah pada Rabu (4/5) telah melakukan pertemuan untuk merumuskan  berbagai program dalam menangkal upaya korupsi di Provinsi Banten. Rano mengatakan, kunjungan  tersebut dimaksudkan untuk terus memperkuat kerjasama antara  Pemprov Banten dan KPK dalam meberantas korupsi.”Kunjungan ini untuk menguatkan kembali, tata kelola, dan sumberdaya manusia,” kata Rano dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (5/5/2016), Rano mengatakan, aksi pemberantasan korupsi tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari semua pihak.”Dalam menata ini harus bersama-sama, pembenahan untuk pemerintahan yang lebih baik selanjutnya,” ungkapnya.  Rano menegaskan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi pihaknya telah menandatangani Keputusan Gebernur Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Nomor 703.05/Kep/232-Huk/2016 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi, Tentang Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten.  Satuan Tugas memiliki fungsi melaksakan aksi program Pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana aksi harus dapat di selesaikan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.  Menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan KPK atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.  Rano juga memaparkan, dalam waktu dekat seluruh pejabat kabupaten dan kota serta anggota dewan se Provinsi Banten akan melakukan pelatihan bersama KPK.  Hal tersebut dimaksudkan untuk mensosialisakan anti korupsi serta melakukan pengawalan dalam penggunaaan sistem baru yang transparan seperti e-bageting dan e-planning. Sinergi Dengan KPK Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyaknas) KPK,Sujanarko mengatakan, kunjungan kali ini bertujuan untuk  mendiskusikan permasalahan yang dihadapi Banten dalam tindak pidana korupsi agar  penyusunan program yang akan dilakukan di Banten lebih efektif. 
Thursday 5 May 2016, 2 : 58 pm

Setya Novanto : Mahar Politik Bikin Rusak Pengkaderan

JAKARTA – Calon Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto menegaskan masalah “mahar politik” menyebabkan rusaknya pengkaderan dalam Partai Golkar, terutama terkait dengan Pikada. Oleh karena itu tentu menjadi keprihatinan melihat suara Partai Golkar yang lambat laut terus menurun. “Saya akan
Thursday 5 May 2016, 1 : 14 pm

Rano Karno Jualan Sarung dan Kopiah Guna Bantu Palestina

JAKARTA-Sarung dan Kopiah Si Doel milik Rano Karno yang digunakan dalam syuting film “Si Doel Anak Sekolahan” dilelang dalam Konser Kemanusian Peduli Palestina, di GOR Maula Yusuf, Kota Serang, berapa waktu lalu. Pasangan Agus dan Inge yang tertarik untuk membelinya dan kemudian
Wednesday 4 May 2016, 2 : 28 pm

Rizal Ramli Ingatkan Negara Hebat Harus Kuasai Laut

JAKARTA-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menegaskan untuk menjadi negara hebat dan kuat, maka rakyat harus bisa menguasai laut. “Jangan pernah bermimpi bisa menjadi negara hebat, kalau tidak mampu menguasai laut,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Tuesday 3 May 2016, 8 : 05 pm

Munaslub Jadi Taruhan Nasib Golar Ke Depan

JAKARTA-Partai Golar diminta kembali ke fitrah sebagai partai politik yang berkuasa. Sehingga jangan lagi ada klaim bahwa Golkar berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasub) ini akan menjadi taruhan besar bagi Golkar ke depan. “Tentu kita ingin
Tuesday 3 May 2016, 7 : 59 pm

PKE XII Diragukan Bisa Dongkrak Jumlah UMKM

JAKARTA-Paket Kebijakan Ekonomi XII yang ditujukan untuk memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia dinilai belum terlalu ampuh untuk mendongkrak jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Padahal penting sekali mendukung terwujudnya 2% pengusaha dari total populasi. “Paket kebijakan ini patut diapresiasi, namun kebijakan mesti diarahkan
Monday 2 May 2016, 6 : 35 pm

Publik Minta Status Azimah Diperjelas

JAKARTA-Ketua Komite Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus menjelaskan posisi Azimah Subagijo di lembaga tersebut. Alasannya ada aduan dari masyarakat Komisioner KPI ini diduga menjadi anggota partai dan ormas partai. “Publik berhak tahu sejauh mana laporannya itu
Monday 2 May 2016, 5 : 11 pm

DPR Apresiasi Pembebasan Sandra WNI

JAKARTA-Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shidiq mengapresiasi keberhasilan dalam pembebasan 10 sandera WNI yang ditawan kelompok Abbu Sayyap. Langkah-langkah pembebasan itu tentu melibatkan semua pihak secara bersama-sama antara pihak perusahaan, pihak Kemlu yang dibantu tim dari TNI. “Dibebaskannya 10 WNI dengan selamat
Monday 2 May 2016, 11 : 30 am

MPR ingatkan Jangan Coba-Coba Ganti Pancasila

SOLOK-Anggota MPR Fraksi Partai Nasdem, Bachtiar Aly menegaskan negara berdasarkan Pancasila sebagai bentuk keberagaman dan pluralisme bangsa di mana Indonesia terbentuk. Untuk itu, kata Bachtiar, jangan sampai ada yang bermimpi mengganti Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Karena hal itu mustahil mengingat
Sunday 1 May 2016, 11 : 29 am

MPR : Tak Ada Kepentingan Dalam Sosialisasi 4 Pilar

SOLOK-Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta memastikan kegiatan sosialisasi 4 Pilar di Nagari Sulit Air, bukan untuk kepentingan politik tertentu. Namun untuk kepentingan bangsa dan negara. “Jangan acara besar ini untuk kepentingan politik lagi. Kita  wajib menjaga nasionalisme sebab kita diajarkan bagaimana
Sunday 1 May 2016, 7 : 52 am

Jawab MEA, Rano Bangun Teaching Factory

JAKARTA-Pemprov Banten benar-benar serius mengembang Sumber Daya Manusia (SDM) terutama terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karena itu Pemprov membangun teaching factory (Tefa) sebagai embrio terbentuknya tecnopark edukasi. “Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negaranya sendiri,” kata Gubernur Banten Rano Karno
Saturday 30 Apr 2016, 2 : 57 pm

Pemerintah Diminta Beri Kelonggaran Startup Lokal

JAKARTA-Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat memaksa bisnis start up perlu mendapat dukungan serius. Oleh karena itu kreatifitas tak boleh dibendung. “Pemerintah perlu upaya lebih keras dan jauh melompati tren, untuk dapat mengantisipasi dan mengelola “liar”nya inovasi yang terjadi di sekitar kita,
Friday 29 Apr 2016, 10 : 03 pm

Menkominfo Akui Proyek Era Tifatul Bermasalah

JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui sejumlah proyek pada era Tifatul Sembiring banyak yang dihentikan. Alasanya proyek-proyek tersebut diduga bermasalah. Karena itulah proyek-proyek itu tak dilanjutkan. “Ya benar, sudah diberhentikan proyek itu karena tidak ada kepastian mengenai pembayarannya,” katanya di Jakarta, Jumat
Friday 29 Apr 2016, 9 : 23 pm

Cederai Demokrasi, Jokowi Didesak Reshuffle Menkumham

JAKARTA-Pemerintahan Jokowi-JK yang terpilih secara demokratis ternyata telah dicederai oleh pembantunya sendiri. Bagaimana tidak,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dinilai telah  melakukan cara cara kotor untuk membredel parpol yang tidak ikut mendukung Jokowi – JK dalam Pilpres 2014. “Yasona Laoly
Friday 29 Apr 2016, 1 : 55 pm

Masyarakat Apresiasi Dana Bagi Hasil Pajak Pemprov Banten Rp1,8 Triliun

JAKARTA-Pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan dana realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp 1,8 triliun kepada kabupaten dan kota setiap tahun. Dana tersebut dicairkan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. “Pencapaian pajak Rp 1,8 triliun itu suatu prestasi luar biasa
Friday 29 Apr 2016, 12 : 43 pm

Langgar Konstitusi, Atur Masa Jabatan Pimpinan DPD Dalam Tatib

JAKARTA-Langkah Pimpinan DPD RI yang menolak menandatangani aturan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun merupakan tindakan yang tepat. Alasannya kejadian ini menjadi proses pembelajaran bagi anggota DPD yang tidak memahami proses bernegara. “Ini harus menjadi pembelajaran bagi anggota DPD karena
Thursday 28 Apr 2016, 8 : 04 pm

Dua Propinsi di Papua Termiskin di Indonesia

JAKARTA–DPD meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan UU Otsus Papua dan Papua Barat, terutama UU Nomor 21/2011. Oleh karena itu perlu direvisi secara menyeluruh dan komprehensif. “Langkah itu demi menguatkan integrasi Papua dan Papua Barat ke dalam NKRI dan memajukan kesejahteraan masyarakat Papua dan
Thursday 28 Apr 2016, 6 : 27 pm

Gerakan Buruh Terkait Kepentingan Politik

JAKARTA-Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pekerja atau buruh cenderung bernuasa politis ketimbang memperjuangkan nasib buruh. Apalagi gerakan pekerja ini senantiasa dikait-kaitkan dengan kepentingan politik tertentu. “Dengan kuatnya nuansa politik dalam sejumlah aksi pekerja, tentunya publik akan melihat bahwa hal tersebut hanya
Thursday 28 Apr 2016, 5 : 27 pm

Sistem Penggajian di BUMN Perlu Diubah

JAKARTA-DPR mengkritik sistem pengelolaan dan penggajian pada sejumlah BUMN. Karena dinilai belum transparan dan tak mencerminkan keadilan. Maka perlu ke depan perlu diubah. “Coba lihat itu, gaji di BUMN antara komisaris, direktur dan karyawan, bedanya jauh sekali,” kata anggota Komisi VI DPR
Thursday 28 Apr 2016, 4 : 51 pm

BPKM Diminta Tunda Kebijakan DNI Industri Film

JAKARTA-Panitia Kerja (Panja) Perfilman Nasional meminta agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menunda dahulu implementasi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Langkah ini dilakukan sampai diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang jelas. “Panja memandang perlu untuk membuat penegasan, mengingat film merupakan karya cipta manusia
Wednesday 27 Apr 2016, 11 : 23 pm

Bioskop XXI Diduga Bermasalah Dengan Pajak

JAKARTA-Perusahaan jaringan Cinema 21 diduga memanipulasi pajak film. Masalahnya, perusahaan bioskop terbesar di tanah air itu selama ini diduga belum membayar pajak sebagaimana mestinya. “Saya tidak bilang bioskop 21 tidak membayar pajak, tapi tolong cek pajaknya selama ini, apakah tidak bermasalah?,” kata
Wednesday 27 Apr 2016, 10 : 41 pm

Fahri Copot Ledia Dari Pimpinan Komisi VIII DPR

JAKARTA-Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay mengakui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melakukan manuver politik dan berencana mengganti Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa dari PKS dengan kader PKS lainnya,Iskan Qolbu Lubis. Pergantian ini bukanlah aksi balas dendam. Namun langkah rotasi
Wednesday 27 Apr 2016, 1 : 49 pm

KPK Didesak Ambil Alih Dugaan Korupsi Kominfo Era SBY

JAKARTA-Direktur Centre for Budget Analisys, Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi di era  SBY. Alasannya dugaan korupsi yang kemungkinan melibatkan Mantan Menkominfo, Tifatul Sembiring berjalan lambat di Kejaksaan Agung. “DPP
Wednesday 27 Apr 2016, 11 : 52 am

ICAPP, Panama Papers dan Pengampunan Pajak

Konferensi partai-partai politik yang berada di kawasan Asia, Afrika dan dan Amerika Latin yang bergabung dalam ICAPP, COPPAL dan CAPP baru saja selesai diadakan di Jakarta. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan  bersama yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta. Salah satu rekomendasi yang sangat
Monday 25 Apr 2016, 7 : 13 pm

Siti Zuhro : Pemberian Pinalti Harus Konsisten

JAKARTA-Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai perlawanan yang dilakukan Fahri Hamzah kepada PKS adalah hal yang wajar. Hal ini karena PKS tidak memiliki konsistensi dalam bersikap terkait sikap kader-kadernya yang dianggap merugikan PKS. “Kalau koruptor seperti Mantan Presiden
Monday 25 Apr 2016, 5 : 20 pm

Reklamasi Butuh Kepastian Hukum

JAKARTA-Reklamasi membutuhkan kepastian hukum. Karena reklamasi berkaitan erat dengan investasi, terutama sektor properti. “Bukan saja moratorium yang tidak berarti apa-apa bagi pihak-pihak yang berkepentingan,” kata pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Kamis (21/4/2016). Di sini, kata Enny, seolah-olah yang menjadi
Thursday 21 Apr 2016, 11 : 07 pm

Pendapatan Bersih Astra Otoparts Turun 4,3%

JAKARTA-PT. Astra Otoparts Tbk mengakui pendapatan bersih (net revenue) mengalami penurunan sebesar 4,3%. Adapun pendapatan bersih pada 2015 hanya mencapai sebesar Rp 11,7 triliun, sementara pendapatan bersih 2014 yaitu mampu sebesar Rp 12,3 triliun. “Beban usaha 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 1,4
Thursday 21 Apr 2016, 7 : 26 pm

Perlu Kajian Mendalam Dampak Reklamasi

JAKARTA-Kalangan DPR menilai polemik reklamasi Teluk Jakarta, selama ini akibat terjadinya tumpang-tindihnya produk hukum. Padahal produk hukum sudah ada sejak 2003-2011 beserta Amdalnya. Sayanya.saat yang bersamaan muncul pula beberapa produk hukum yang berbeda dan tata ruang tentang perlindungan lingkungan hidup dan kelautan.
Thursday 21 Apr 2016, 6 : 41 pm

Well Harvest Bangun Smelter Senilai Rp15,8 Triliun

KETAPANG-Kementerian Perindustrian mendorong percepatan industri pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi alumina. Salah satu daerah yang tengah mengembangkan industri ini ialah Kalimantan Barat. Bauksit merupakan bahan mentah yang diolah menjadi Smelter Grade Alumina (SGA) dan selanjutnya menghasilkan alumunium ingot . Aktivitas pengolahan bernilai
Thursday 21 Apr 2016, 4 : 59 pm

BI Rate Tetap Bertahan 6,75%

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memutuskan kembali mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan Lending Facility sebesar 7,25%. BI Rate tersebut setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI diumumkan Direktur eksekutif
Thursday 21 Apr 2016, 4 : 45 pm

Diduga Ada Sponsor Dibalik RUU Tax Amnesty

JAKARTA-Munculnya RUU Tax Amnesty dicurigai sebagai permainan politisi DPR terkait upaya meloloskan para pengemplang pajak. Apalagi proses pembahasannya berjalan mulus tanpa ada perdebatan, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara. “Tidak ada perdebatan terkait kerugian besar yang akan dialami Indonesia dan hilangnya kewibawaan negara
Thursday 21 Apr 2016, 2 : 58 pm
1 138 139 140 141 142 186