Agus Eko

DPR Akui Harga Sembako Relatif Stabil

JAKARTA-Gerak dan langkah cepat yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam menstabilkan harga pangan, terutama sembako pada Ramadan ini perlu mendapat apresiasi. “Kita syukuri harga sembako saat ini relatif stabil dan tidak terlalu bergejolak,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di  Jakarta, Rabu (24/6).
Wednesday 24 Jun 2015, 4 : 11 pm

Waspadai 70% Hama Tanaman Dari Pangan Impor

JAKARTA-Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini menegaskan pengawasan terhadap bio terorisme merupakan bagian dari sistem ketahanan dan keamanan negara terhadap sumber alam hayati. “Alasannya perang sekarang ini terkait pangan dan energi terbarukan. Dan  posisi Indonesia sebagai negara terbesar kedua setelah Brasil,”
Wednesday 24 Jun 2015, 3 : 29 pm

Sektor Unggulan Perlu Perhatian RAPBN 2016

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah agar alokasi RAPBN 2016 lebih menekankan pada aspek pembangunan daerah yang berbasis fokus sektor unggulan dan pemerataan kewilayahan. “Pembangunan daerah dan masyarakat meliputi penentuan target jumlah penduduk miskin dan pengangguran,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD
Wednesday 24 Jun 2015, 2 : 54 pm

Jangan Biarkan Kinerja RNI Terus Menurun

JAKARTA-Kinerja BUMN gula yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) terus mengalami penurunan. Hanya dalam tempo 3 bulan aset PT RNI terus menurun menjadi sekitar Rp454 miliar. “Kita mendesak BPK untuk turun tangan melakukan audit investigatif. Dari situ harus ada yang bertanggungjawab,” kata
Tuesday 23 Jun 2015, 3 : 31 am

DPR Desak Ganti Direksi BUMN Rugi

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menilai kerugian 26 BUMN yang mencapai sekitar Rp11,7 triliun tidak boleh dipandang remeh. Karena itu Kementerian BUMN perlu mencari solusi secepatnya. “BUMN itu memang orientasinya kan profit. Kalau sampai merugi ya,  harus dipertanggungjawaban dong. Kalau
Saturday 20 Jun 2015, 11 : 46 pm

Target Pertumbuhan Ekonomi Perlu Dievaluasi

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Menteri Keuangan merevisi target pertumbuhan ekonomi   2016. Alasannya sampai triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,7% dari target 5%-5,4% target pertahun. “Apalagi pemerintah mencanangkan target 5,8%-6,2% hal ini dinilai akan sulit dicapai,” kata Ketua Komite IV
Thursday 18 Jun 2015, 1 : 05 pm

FITRA: Proyek Gedung DPD Di Daerah Berpotensi Mark Up

JAKARTA-Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sejumlah provinsi berpotensi merugikan negara. Anggaran yang disediakan untuk membangun satu unit gedung DPD mencapai Rp21 miliar.  “Berdasarkan kajian untuk membangun gedung di DKI Jakarta saja hanya butuh Rp 9 miliar sesuai dengan aturan
Thursday 18 Jun 2015, 12 : 56 pm

Setnov : Keluarga Besar Golkar Ingin Tetap Bersatu

JAKARTA-Ketua DPR Setya Novanto mengajak makan bersamaWakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Priyo Budi Santoso di Pujasera DPR, Rabu (17/6/2015). Diplomasi meja makan ala Setnov digunakan untuk merangkul semua kader Partai Golkar untuk menghindari perpecahan.  “Seluruh kader  menginginkan persatuan khususnya di
Wednesday 17 Jun 2015, 6 : 53 pm

DPR : Sutiyoso Layak Jabat Kepala BIN

JAKARTA-Kalangan DPR menilai Sutiyoso layak menjadi Kepala Badan Intelejen (BIN) karena mempunyai cukup pengalaman sebagai militer dan sipil. Sebagai militer selama puluhan tahun sampai Pangdam Jaya dan dua periode memimpin DKI Jakarta, maka sudah mempunyai modal yang cukup untuk menjadi kepala BIN
Wednesday 17 Jun 2015, 6 : 29 pm

Kartel Masih Kuat, Perpres Sembako Bisa Tak Efektif

JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) soal pengendalian harga sembako dinilai belum cukup untuk menstabilkan harga bahan pokok. Karena itu  pemerintah perlu serius memberantas kartel pangan. “Bulog hanya mengendalikan beras, tapi yang lain diserahkan ke pasar. Kalau pasar masih dikuasai kartel, maka hanya mimpi
Wednesday 17 Jun 2015, 6 : 23 pm

Puasa Dan Lebaran Ujian Pemerintah Kendalikan Harga

JAKARTA-Kunjungan para pejabat termasuk pimpinan DPR, DPD hingga menteri ke sejumlah pasar dinilai tidak efektif. Karena pasar memiliki mekanisme tersendiri. “Pasar itu tak bisa didikte oleh pemerintah. Karena itu harga tak bisa dikendalikan,” kata anggota DPD Anang Prihantoro dalam diskusi  “Bisakah Kenaikan
Wednesday 17 Jun 2015, 3 : 24 pm

Menteri Ekonomi Jokowi Bak Ketiban Pulung

JAKARTA-Kalangan DPR menilai beban pemerintah Jokowi-JK kini semakin berat akibat adanya ‘bom waktu’ dari Pemerintahan SBY.  Hal itu  berupa quarto deficit, yaitu  defisit neraca perdagangan sebesar U$6 miliar, defisit neraca pembayaran U$9,8 miliar, deficit balance of payments U$6,6 miliar pada Q1-2013, dan
Tuesday 16 Jun 2015, 7 : 57 pm

Pemerintah Umumkan Awal Ramadhan Kamis

JAKARTA-Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menegaskan  awal Ramadan jatuh pada hari Kamis (18/6). Karena dari 36 orang pengamat hilal yang ditugaskan Kemenag belum bisa melihat hilal.  “Posisi hilal masih dibawah ufuk. Jadi terbenam lebih dahulu dibandingkan matahari, sehingga tidak ada satupun bukti
Tuesday 16 Jun 2015, 7 : 45 pm

Bisnis Penyiaran Harus Tertutup Untuk Asing

JAKARTA-Pemerintah ditantang berani mengubah kebijakan terhadap terhadap bisnis penyiaran, terutama terhadap media asing.  Pemerintah China berani melakukan itu karena mempunyai kekuatan ekonomi. China tidak membuka akses kepada media asing.  Karena mereka bargainingnya sangat kuat. “Kalau pemerintah akan melakukan hal itu, kita akan
Tuesday 16 Jun 2015, 5 : 53 pm

Perpres Sembako Penting Untuk Stabilitas Politik

JAKARTA-Sejumlah kalangan merespon  positif rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ada 14 barang kebutuhan pokok yang akan jadi fokus pengendalian pemerintah. Perpres ini akan menjadi instrumen pemerintah untuk
Tuesday 16 Jun 2015, 4 : 12 pm

Rapimnas Golkar Bahas Persoalan Ekonomi Indonesia

JAKARTA-Partai Golkar Munas Bali menegaskan  salah satu agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Hotel Sangri-La, Jakarta, 12-14 Juni membahas persoalan ekonomi yang terus menurun. Karena Partai Golkar akan memberikan sejumlah masukan.  “Masalah ekonomi Indonesia yang terus merosot ini menjadi perhatian
Thursday 11 Jun 2015, 7 : 04 pm

Zulkifli : PAN Komit Tak Ada Mahar

JAKARTA-Partai Amanat Nasional (PAN) berkomitmen tidak boleh ada mahar pada pemilihan pengurus wilayah dan pengurus cabang PAN di seluruh Indonesia, termasuk untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2015. “Pada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PAN, tidak boleh ada politik uang,”
Thursday 11 Jun 2015, 5 : 56 pm

BIN Jangan Jadi Alat Memata-Matai Parpol Lain

JAKARTA-Presiden RI Jokowi tidak main-main dengan fungsi intelejen negara, mengingat ancaman global sekarang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Sehingga Kepala Badan Intelejen Negara (KaBIN) harus mempunyai kepekaan luar bisa terhadap persoalan negara.  “Karena itu kalau Pak Sutiyoso benar-benar akan
Thursday 11 Jun 2015, 5 : 06 pm

Bulog Gagal Kendalikan Harga Beras

JAKARTA-Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dinilai telah gagal mengendalikan harga beras. Tak hanya itu, bahkan juga tak mampu memenuhi target penyerapan beras nasional hingga Juli 2015. “Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ekonomi kita ternyata rapuh di tingkat masyarakat,” kata mantan Wakil
Thursday 11 Jun 2015, 4 : 34 pm

Sejarah Terkikis Karena Pergantian Rezim

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengungkapkan sejarah itu diperlukan untuk generasi muda. Namun begitu harus didata secara benar dan akurat. “Hanya saja setiap ganti rezim selalu ada upaya untuk mengikis perlahan rezim sebelumnya jika tidak sepaham,” kata anggota Komite IV DPD RI, Senator
Wednesday 10 Jun 2015, 4 : 53 pm

Pembiayaan UMKM Ditujukan Agar Mampu Hadapi MEA

JAKARTA-Keberadaan RUU Penjaminan diharapkan  bisa mendorong UMKM bisa berkompetisi pada pasar global. Oleh karena itu secara filosofis sudah tepat RUU itu melindungi rakyat kecil dalam berusaha. Namun RUU tersebut sebaiknya tidak terbatas pada pembiayaan untuk UMKM, tapi seharusnya juga untuk menejemen, pemasaran
Tuesday 9 Jun 2015, 6 : 36 pm

Sistem Penjaminan Indonesia Sebaiknya Tiru Korea

JAKARTA-RUU Penjaminan bertujuan memperkuat usaha mikro kecil dan menegah koperasi (UMKMK). Karena selama ini UMKM kurang mendapat perhatian pemeirntah. “Kita selama ini melihat ada kepentingan besar dalam sistem perekonomian bangsa ini dan itu ada di UMKM sebagai tulang-punggung perekonomian nasional dan terbukti
Tuesday 9 Jun 2015, 6 : 21 pm

Jokowi Diingatkan Soal Kemiskinan Di Perbatasan

JAKARTA-Masyarakat daerah perbatasan mayoritas dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi mesti serius memperhatikan masyarakat perbatasan karena  nasionalisme mereka bisa tergradasi oleh negara tetangga. “Kemiskinan jadi teman mereka hidup diperbatasan, soal kesehatan dan pendidikan tertinggal mereka kurang perhatian dari pemerintah pusat.
Monday 8 Jun 2015, 4 : 01 pm

Waspadai Penguatan Dolar Hingga Lebaran

JAKARTA-Pemerintah harus mengantisipasi potensi kembali terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada Juni-Juli 2015. Potensi itu berdasarkan siklus lonjakan kebutuhan dolar Amerika untuk pembayaran dividen dan bunga. “Begitupun kebutuhan impor pangan untuk menghadapi Lebaran, musim liburan dan ada kemungkinan The
Monday 8 Jun 2015, 3 : 33 pm

DPR Cemas Krisis Moneter 98 Terulang

YOGYAKARTA-DPR mengingatkan pemerintah agar serius bekerja mengatasi pelemahan rupiah. Karena bukan tidak mungkin terpuruknya rupiah berpotensi menimbulkan krisis moneter seperti 1998.  “Jadi pemerintah harus bangkitkan perekonomian bangsa ini sebelum krisis itu benar-benar mengancam,”  kata Wakil Ketua DPR Fadli zon dalam diskusi “Membangun
Monday 8 Jun 2015, 12 : 56 am

Anggaran Dinas KY Rp27 Milar Belum Bisa Dicairkan

JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) meminta bantuan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) agar  mendorong pemerinah untuk menambah anggaran bagi lembagannya atau setidaknya mendorong pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan untuk mencabut tanda bintang dalam pagu anggaran lembaga itu yang selama ini tidak dapat dipergunakan.  Jika 
Thursday 4 Jun 2015, 6 : 43 pm

Kubu Romi Protes, Epyardi Jadi Ketua Fraksi PPP

JAKARTA-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy (Romy), memprotes pimpinan DPR atas penetapan Epyardi Asda sebagai Ketua PPP DPR RI. Protes tersebut dilakukan dengan menginterupsi Ketua DPR Setya Novanto saat sidang paripurna, Kamis (4/6/2015). Interupsi dilakukan atas keluarnya SK Ketua DPR terkait
Thursday 4 Jun 2015, 6 : 24 pm

Perlu Perpres Pengendalian Sembako

JAKARTA-Pemerintah didesak untuk segera menerbitkan peraturan tentang pendelegasian kewenangan pengawasan peredaran barang dan jasa kepada pemerintah kabupaten atau kota.  Hal ini diamanatkan melalui UU No 7/2014 Pasal 27 dalam rangka pengendalian dan distribusi barang kebutuhan pokok. “Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik
Thursday 4 Jun 2015, 3 : 26 pm

DPD Tolak Pemerintah Tambah Utang Baru

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menegaskan pihaknya belum tentu mengizinkan penambahan utang baru dalam revisi APBN-P 2015.  Masalahnya target penerimaan pajak 2015 diprediksi tidak akan mencapai target. “Memang ada peluang dan potensi untuk menambah utang pemerintah. Tapi DPD tak mau, karena akan menambah
Thursday 4 Jun 2015, 1 : 58 pm

Tim Transisi PSSI Siap Laporkan Dugaan Korupsi

JAKARTA-Koordinator Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia, Zuhairi Misrawi menegaskan pihaknya melalui ‘Pokja Investigasi’ sedang melakukan investigasi terkait dugaan indikasi penyimpangan dana alias korupsi pada kompetisi sepak bola 2009 dan 2010 senilai Rp 700 miliar. “Kami sudah ada bukti-bukti seperti
Wednesday 3 Jun 2015, 5 : 18 pm

PMN Mestinya Hanya Untuk BUMN Sehat

JAKARTA-Kalangan DPR mengingatkan BUMN penerima pernyertaan modal negara (PMN) tak boleh digunakan secara sembarangan. Alasannya dana PMN hanya untuk mendongkrak kinerja BUMN. “Kita sudah sepakat dengan Menkeu saat itu. Tak boleh digunakan untuk membayar utang, termasuk pembayaran tunggakan gaji dan tunjangan,” kata
Wednesday 3 Jun 2015, 5 : 03 pm

Harga Beras Tak Stabil Karena Pasar Terlalu Kuat

JAKARTA-Masalah kenaikan harga pangan selalu mewarnai menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Penyebabnya  adalah karena saat ini mekanisme pasar terlalu berperan dalam memainkan harga dan stok ketersediaan pangan di masyarakat. “Selama kebutuhan pokok diarahkan ke mekanisme pasar dan mekanisme pasar tidak sehat, maka
Monday 1 Jun 2015, 5 : 48 pm

Penilaian Kinerja Menteri Harus Obyektif

JAKARTA-Wacana reshuffle kabinte terus menggema. Namun kalangan DPR mengingatkan penilaian terhadap kinerja menteri harus dilakukan secara fair dan obyektif.  “Jangan target-targetan, jangan punya praduga yang didasari oleh politicking. Harus obyektif dan komprehensif, terutama dalam menilai Menkeu yang merupakan sosok profesional,’’ kata anggota
Monday 1 Jun 2015, 4 : 07 pm

Misbakhun: Menkeu Berani Pasang Badan Untuk Rakyat

JAKARTA-Kalangan DPR mengecam penilaian yang menyebut menteri non partai politik akan menjadi target utama reshuffle. Apalagi kalau menteri tersebut merupakan bagian dari tim ekonomi kabinet.  “Tidak boleh seperti itu dong. Kami tetap obyektif. Tidak boleh dilihat, orang partai atau bukan. Kalau dia
Monday 1 Jun 2015, 3 : 42 pm

Qodari : Hinca Bisa Dongkrak Partai Demokrat

JAKARTA-Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Hinca Panjaitan menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD adalah pilihan tepat. Hinca yang cerdas, lincah dan komunikatif mewakili generasi muda dan SBY membutuhkan sekjen yang gesit dan pandai seperti itu. “Dia mewakili
Sunday 31 May 2015, 4 : 07 pm

Liberalisasi Pendidikan Dorong Ijazah Palsu

JAKARTA-Maraknya gelar palsu yang terjadi di masyarakat. Karena publik mendewakan gelar, bukan ilmu pengetahuan. Padahal orientasi pendidikan itu mengembangkan ilmu pengetahuan. “Menristek mesti  menuntaskan masalah ijazah palsu ini, karena pendidikan merupakan pondasi untuk membentuk bangsa dan masyarakat yang beradab,” kata anggota Komisi
Thursday 28 May 2015, 5 : 16 pm

Bisnis Prostitusi Erat Dengan Kemiskinan

JAKARTA-Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menegaskan Peraturan Daerah  (Perda) bisa menekan menjamurnya prostitusi dan lokalisasi yang saat ini marak. Dengan Perda, maka tanpa harus menunggu proses panjang sesuai perintah UU. Apalagi selama ini hukuman yang diterapkan lebih
Wednesday 27 May 2015, 5 : 59 pm

Frans Bantah Gunakan Gelar Palsu

JAKARTA-Anggota DPR dari Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra menuding pihak yang melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal penggunaan gelar Doktor palsu merupakan orang bermasalah. Pasalnya tanda tangan dirinya dipalsukan. “Justru mereka yang melaporkan dirinya mempunyai permasalahan, terkait pemalsuan tanda
Wednesday 27 May 2015, 5 : 02 pm

Tim Ekonomi Perlu Dirombak

JAKARTA-Melemahnya indeks keyakinan konsumen pada April 2015 menandakan kredibilitas kabinet kerja Pemerintahan Jokowi-JK tak kurang dipercaya publik. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang para pembuat kebijakan tersebut. “Tapi tentu sekarang ini yang penting adalah diagnosisnya harus tepat. Sehingga bisa memberikan dosis yang
Wednesday 27 May 2015, 4 : 12 pm

F-PKB Bantu Rp100 Juta Pengungsi Rohingnya

JAKARTA-Ketua FPKB DPR RI A. Helmy Faishal Zaeni menegaskan pihaknya menggelar aksi “Solidaritas Kemanusiaan” guna membantu pengungsi Rohingnya. Karena nasibnya sangat memprihatinkan dan lebih memprihatinkan dari berita-berita yang ada di media selama ini. “Mengingat 750-an pengungsi Rohingnya itu adalah muslim, maka bantuan
Tuesday 26 May 2015, 7 : 26 pm
1 152 153 154 155 156 186