Awas! Jangan Asal Nyoblos

Politisi Golkar, Bambang Soesatyo

Oleh: Bambang Soesatyo

KETIKA rakyat memilih anggota legislatif, dan juga memilih presiden-wakil presiden nantinya, yang dicari sesungguhnya adalah sosok pelayan atau abdi; figur yang hanya fokus melayani negara dan rakyat. Sesederhana itu. Kalau dalam lima atau 10 tahun terakhir rakyat merasa tidak terlayani sebagaimana seharusnya, berarti terjadi kesalahan memilih.

Periode kampanye partai politik  (Parpol) menyongsong pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD 2014 sebenarnya menjadi ajakan tak langsung kepada semua warga negara pemegang hak pilih untuk melakukan intropeksi atau renungan. Sebab, lazimnya di arena kampanye, ada tudingan tentang kegagalan yang akan dibalas dengan klaim keberhasilan. Kekuatan politik yang berambisi memenangi Pileg akan mengungkap sejumlah kegagalan dari partai yang sedang berkuasa. Sebaliknya, partai yang memegang tampuk kekuasaan akan mengklaim dan menunjuk semua cerita sukses mereka.

Mana yang benar? Jawabannya bergantung pada hasil renungan setiap warga negara. Karena itulah sangat beralasan untuk menjadikan periode kampanye Parpol baru-baru ini sebagai introspeksi bagi setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya lima tahun lalu. Apakah pilihan pada 2009 itu sudah benar atau salah? Apakah hak memilih lima tahun lalu itu digunakan dengan cerdas dan bijak, atau asal-asalan karena terbuai angin surga dan iming-iming uang?

Karena semua elemen warga negara mendambakan hari esok yang lebih baik, menjadi kewajiban bersama untuk tidak mengulangi kesalahan menggunakan hak pilih. Kalau terus asal-asalan atau ceroboh menggunakan hak pilih, sama artinya warga pemilih tidak bersungguh-sungguh  ingin memperbaiki tata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semua aspeknya. Jadi, penggunaan hak pilih sebagai faktor penentu masa depan bersama bukanlah isapan jempol. Pertimbangan pilihan setiap warga negara akan menentukan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun ke depan.

Bijak dan cerdas menggunakan hak pilih bisa saja dimulai dengan menimbang-nimbang beberapa aspek paling mendasar, seperti kecukupan pangan, sandang dan papan, jaminan kesehatan dan pendidikan, ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah. Setelah memotret semua aspek itu, simak apa saja yang sudah dikerjakan partai yang memegang kendali kekuasaan dan pemerintahan selama lima-10 tahun terakhir.

Baca :  KPPU: Butuh Kewenangan Kuat untuk Berantas Kartel

Pengerahan dan arak-arakan massa serta  orasi politik selama periode kampanye Parpol tak perlu dikecam. Selain mengajak massa berdangdut ria sebagai selingan, para juru kampanye harus bisa menggiring massa untuk fokus memotret aspek-aspek mendasar tadi. Ini menjadi semacam pembelajaran politik. Apalagi jika massa bisa diajak untuk memberi penilaian yang proporsional tentang aspek kecukupan pangan, sandang dan papan serta aspek lainnya.

Selama periode kampanye Parpol baru-baru ini, sebuah surat kabar harian terkemuka di ibukota menyajikan beberapa tema laporan utama yang secara tidak langsung mengajak pemegang hak pilih melakukan instropeksi. Tujuannya agar tidak lagi ceroboh menggunakan hak pilih masing-masing . Tema laporan utama itu antara lain tentang makin lebarnya kesenjangan pendapatan, dan juga tema tentang ekses dari kebijakan ekonomi yang mengabaikan potensi besar di sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional.

Sedangkan di Yogyakarta,  sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Makaryo (Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta), berunjuk rasa mengritik rezim pemerintahan sekarang yang gagal menuntaskan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu terakhir.

Program Jebakan

Sebagai isu , dua tema yang disajikan surat kabar itu tidaklah baru. Hanya mengritisi buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi dan membesarnya ketergantungan  Indonesia akan bahan pangan impor. Namun, mengendepankan dua isu ini dalam periode kampanye Parpol baru-baru ini sangatlah penting dan strategis. Warga pemegang hak pilih bisa menggunakan dua isu ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan pilihan.

Kalau pemerintah dan partai berkuasa mengklaim sudah berhasil mengurangi jumlah warga miskin, dua tema yang disajikan surat kabar itu otomatis mementahkan klaim itu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti  tidak menyelesaikan masalah. Alih-alih menurunkan jumlah warga miskin, program BLT justru menambah masalah baru karena dibiayai dengan pinjaman luar negeri.  Program Raskin (beras untuk warga miskin) pun terindikasi  bermasalah karena ada peran kartel di dalamnya.

Baca :  Ekspor Februari 2015 Mencapai US$12,29 Miliar

Tentang progres pembangunan infrastruktur, potret saja problem ruas jalan di jalur Pantura Jawa. Dalam konteks ini, jangan dulu jauh-jauh mempersoalkan kelengkapan infrastruktur di pelosok daerah luar Jawa.  Ruas jalur jalan Pantura selalu rusak parah. Kalau di Jawa saja ada model persoalan seperti ruas jalan di Jalur Pantura itu, kasus yang sama pasti banyak dijumpai di pelosok daerah lain.

Pengalaman buruk selama lima hingga 10 tahun terakhir ini memang menuntut warga pemilih untuk cerdas dan bijak menggunakan hak pilih.  Warga pemilih semestinya tidak lagi memberi tempat kepada penguasa atau kekuasaan yang ingin membodohi warga negara dengan program yang menjebak seperti BLT itu.

Paling mencemaskan adalah salah kelola komoditi kebutuhan pokok rakyat. Kecenderungan  membesarnya ketergantungan bahan pangan impor adalah gambar tentang kerusakan parah struktur perekonomian nasional.  Padahal, 10 tahun lalu, rakyat mencatat janji Presiden yang akan merevitalisasi sektor pertanian. Ternyata, benar-benar hanya janji. Sebab konsep revitalisasinya pun tak pernah jelas. Akibatnya, Indonesia yang agraris harus impor belasan komoditi pangan untuk kebutuhan dalam negeri.  Dalam perkembangannya, impor komoditi pangan ditunggangi oknum penguasa dan birokrat untuk meburu rente.

Indonesia setiap tahun mengalami defisit stok sejumlah komoditi pangan, termasuk beras.  Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih impor kentang, singkong, garam, daging ayam, gula pasir, tepung terigu, biji gandum dan meslin, kedelai, jagung dan beras. Membesarnya ketergantungan pada bahan pangan impor menjadi bukti bahwa pemerintah tidak militan meningkatkan produksi dalam negeri, Padahal, kalau konsisten meningkatkan produksi dalam negeri, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja baru di sektor pertanian dan tanaman pangan.

Baca :  Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2018 Capai 5,27 %

Rendahnya militansi itu memberi akses bagi munculnya kartel. Kasus suap impor daging sapi adalah lakon kartel.  Masih ingat beberapa kali heboh di pasar dalam negeri karena kelangkaan sejumlah komoditi?  Rakyat pernah dirugikan oleh kelangkaan kedelai, cabai dan bawang putih. Itu semua ulah kartel.

Pada Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan bawang putih. Bahkan, KPPU menilai Kementerian Perdagangan berperan signifikan dalam kasus lonjakan harga kedelai. Artinya, ketergantungan pada bahan pangan impor telah dijadikan modus oleh oknum penguasa membangun kartel. Kartel-kartel itu berubah menjadi predator yang merekayasa ketidakseimbangan permintaan- penawaran. Ketidakseimbangan diperlukan agar ada alasan mendongkrak harga.

Siapa yang mengendalikan kartel bahan pangan itu? Bisa dipastikan bukan komisaris atau direksi perseroan yang ditunjuk sebagai pelaksana impor. Pengendali kartel adalah figur tertentu yang pasti sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Karena kepentingan elit kekuasaan itulah yang menyebabkan upaya mengoreksi harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi sangat sulit. Untuk mengoreksi harga daging sapi saja, pemerintahan tak mampu. Ketika upaya menteri-menteri ekonomi mengoreksi harga gagal,itu pertanda posisi tawar pemerintah sangat lemah di pasar. Pemerintah sebagai regulator bisa dipaksa kompromistis pada kepentingan kartel.

Karakter pemerintahan seperti itu adalah produk Pemilu (Pileg dan Pilpres) lima tahun lalu. Mungkin, warga pemilih kurang peduli sehingga ceroboh memilih pada 2009. Maka, jangan ulangi kesalahan memilih jika ingin membangun hari esok yang lebih baik dengan asal ‘nyoblos’ agar kita tidak kembali ‘kejeblos’.

Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI/-Presidium Nasional KAHMI 2012-2017