Bangun Rumah MBR, Pemerintah Beri Kemudahan ke REI

Tuesday 23 Jun 2015, 9 : 10 pm
by
Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy di Jakarta, Selasa (23/6)

JAKARTA-Pemerintah akan memberi kemudahan kepada pengembang yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudahan itu dalam bentuk proses perizinan pembangunan perumahan hingga penyediaan lahan yang harganya sesuai dengan standar harga rumah bagi MBR.“Agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli rumah, suku bunga dan uang muka KPR juga perlu diturunkan,” kata  Presiden Joko Widodo usai menerimaDewan Pengurus Pusat (DPP)  Real Estate Indonesia (REI)  di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6).

Presiden Jokowi berharap para developer harus bisa menjadi ujung tombak program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Untuk itu, Presiden meminta para developer menjalankan konsep hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Menpera (Permenpera) Nomor 7  tahun 2013, yang mengatur setiap pembangunan 1 (satu) rumah mewah, diimbangi dengan pembangunan 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana. “REI diharapkan berperan lebih aktif menangani backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tinggal) dengan lebih banyak membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy   mengusulkan kepada pemerintah agar aturan kepemilikan asing untuk properti di Indonesia diperbesar. “Saya pikir tetap ada. Setiap negara pasti punya potensi orang asing yang ingin beli rumah, apalagi Indonesia ini kita tahu banyak sekali ekspatriat yang berusaha di sini juga, jadi butuh hunian,” katanya.

Saat ini orang asing yang memiliki properti di Indonesia hanya menggunakan hak pakai bangunan. “Kalau sekarang ni kan hak pakai. Kita enggak masalah, yang penting hak pakai dengan hak guna bangunan dan lain-lain disamaratakan haknya, sehingga masyarakat tidak merasa berbeda. Dalam haknya harus sama,” tukasnya.

Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang property, dengan tetap mengutamakan akses masyarakat. “Ini untuk menghadapi persaingan properti di tingkat regional,” jelasnya.

Kepada Presiden, Eddy Hussi mengatakan, untuk mendukung program pemerintah membangun satu juta rumah para pengembang membutuhkan lahan yang besar. REI meminta pemerintah agar membangun infrastruktur di lahan-lahan baru itu, sehingga harganya bisa terjangkau.

REI juga berharap pemerintah segera menentukan zona-zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus untuk lahan yang akan dibangun rumah MBR, sehingga NJOP-nya bisa ditetapkan dan dipatok, sehingga tidak terjadi kenaikan. “Kita tadi sempat juga menanyakan tentang tax amnesty. Bapak Presiden menyampaikan itu sudah masuk dalam pembahasan, mungkin dalam waktu dekat itu bisa direalisasi kalau semua ini punya komitmen yang jelas,” kata Eddy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Presiden: Manfaat Dirasakan Rakyat, Permintaan Pembangunan Tol Tinggi

MALANG-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permintaan pembangunan tol banyak

Per Juli 2023, Laba Satria Antaran Prima Turun 39,09%

JAKARTA-PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) melaba Rp6,88 miliar  (Rp8,26