Bank dan Lembaga Keuangan Sektor Terbesar Fraud

OJK
ILustrasi

JAKARTA-Penerapan Good Governance di Indonesia, khusunya di industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu diakselerasi. Global Fraud Survey 2014 menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya tetap menjadi sektor terbesar dimana fraud terjadinya.

Dengan demikian maka kesadaran untuk penerapan good governance secara efektif di industri jasa keuangan perlu dilakukan secara lebih sistematis, terus menerus, dan pada inisiatif yang menunjukkan manfaat nyata, implementatif, dan tidak hanya ditataran konsep atau peraturan lagi.

“Belajar pengalaman yang dapat diambil dari beberapa krisis keuangan tahun 1990an dan 2001an, maka muncul kesadaran global termasuk di Indonesia bahwa terlalu mahal biaya yang harus dibayar untuk sebuah kegagalan penerapan good governance, baik di sektor komersial maupun di sektor publik dan seluruh pihak, pelaku industri, profesi, konsumen, pemerintah, dan regulator-supervisor sektor keuangan,” ujar Direktorat Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dedi Setiawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/11).

Hasil penilitian terkini menunjukan bahwa institutional capital yang pada prinsipnya merupakan bentuk dari penerapan prinsip-prinsip good governance di masyarakat adalah modal terpenting bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa, industri, maupun institusi.

Baca :  Presiden Dorong Penciptaan Aplikasi Fintech Untuk Petani dan Nelayan

Namun demikian, data justru menunjukkan bahwa pembangunan institutional capital sebagai bentuk penerapan governance di Indonesia masih perlu terus diperbaiki bahkan perlu akselerasi.

Data Transparansi Internasional (TI) bersumber dari hasil assessment nya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 berada di peringkat 114 dari 177 negara, begitu juga data governance indicator World Bank menunjukkan indeks governance Indonesia masih rendah yaitu di level 37 dari level maksimal 100.

Menurutnya, komitmen OJK sejak awal pendirian untuk menerapkan good governance. UU no 21 tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan penerapan good governance dalam pendirian dan pelaksanaan tugas OJK.

UU mengatur prinsip-prinsip good governance yang harus dijalankan, struktur dan proses yang harus dijalankan oleh OJK.

Baca :  BI, OJK, dan LPS Implementasikan Integrasi Pelaporan Perbankan

“Begitu pentingnya penerapan good governance bagi kehidupan bernegara khususnya untuk perekonomian dan industri jasa keuangan, maka OJK sejak awal pendiriannya memiliki komitmen yang sangat tinggi serta strategi untuk membangun dan menerapkan good governance yang efektif dan handal, baik untuk membangun kapasitas dan kredibilitas OJK sebagai intitusi pengaturan dan pengawasan industri maupun untuk mendorong terwujudnya industri yang sehat dan stabil,” imbuhnya.