TANGERANG-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, membeberkan alasan belum turunnya Bantuan Sosial (Bansos), untuk warga terdampak covid-19 dari Pemerintah, karena sudah tercover Bansos Kementerian Sosial RI dan Provinsi Banten.
Dia menyebutkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang terdata sebagai penerima dari Kemensos RI, atau Provinsi Banten, tidak boleh diberikan bantuan dari Pemkot Tangsel.
“Dana APBD kita yang untuk Bansos yang tidak direncanakan sampai hari ini belum kita gunakan. Karena secara real data, itu sudah masuk semua. Sudah tercover dari APBD Provinsi, maupun juga dana dari Kemensos. Kita tinggal menunggu pencairannya saja,” jelas Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Kamis (30/4/2020).
Menurut Airin, berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. KPM penerima Bansos tidak boleh menerima bantuan dobel. Jika diberikan dari Kemensos, tidak bisa menerima bantuan dari Provinsi atau kota/ kabupaten.
“Karena aturan dan ketentuannya begitu,” ucap dia.
Namun begitu, Airin menjelaskan, penyaluran Bansos yang sudah direncanakan, telah disalurkan kepada masyarakat Kota Tangsel. Sementara yang belum disalurkan adalah Bansos yang tidak direncanakan, yakni keluarga terdampak covid-19.
“Kalau bansos yang direncanakan cair. contoh yang di lansia dan beberapa tempat itu sudah dicairkan, itu sudah dari 2 sampai 3 minggu yang lalu, itu udah kita kasih karena bansos yang direncanakan, melalui APBD Tangsel” jelasnya.
Menurut Airin, Bansos yang tidak direncanakan, seperti untuk warga terdampak covid-19. Memang sudah dialokasikan anggarannya melalui APBD Kota Tangsel, baru-baru ini. Namun, berdasarkan pengumpulan data (KPM) terdampak covid-19, sepenuhnya terkover melalui Bansos Kementerian Sosial dan Provinsi Banten.
“Kita sudah refocusing anggaran dari dana APBD kita, dengan asumsi kemarin kekurangan dari DTKS yang belum tercover baru 13 ribu, itu sudah kita Refocusing. Tapi ternyata alhamadulillah ada kabar baik, kemensos menambahkan dari 13 ribu ditambah lagi sekitar 22 ribuan, jadi totalnya DTKS yang tadinya mau diintervensi APBD kita sudah masukan ke Kemensos totalnya 36 ribu. Jadi akhirnya data yang sudah kita kumpulkan kita berikan ke kemensos, ini sudah diterima lama di Kemensos,’ terang Airin.
Lanjutnya, ketika akan dilakukan pendataan untuk memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui peran Camat, Lurah dan RT. Kemensos kembali menambah kuota KPM sebanyak 70 ribu. Sehingga total KPM Bansos dari anggaran Kemensos sebanyak 70 ribu KK di Tangsel.
“Bansos itu yang nantinya akan diterima warga sebesar Rp600 ribu perbulan, per KK. Disalurkan melalui PT POS dan ojek online,” terang dia.
Dalam perjalanannya itu, seiring penambahan kuoata KPM penerima Bansos dari Kemensos. Bansos tersebut, tertunda berkali-kali pencairannya.
“Tadinya 21 April akan cari, mundur di tanggal 24 April dan mundur lagi. Tadi saya tanya ke pak Sekjend katanya tanggal 4 Mei itu akan turunnya, nah dari data itu kita sudah masukan semua datanya bahkan masih ada sisa untuk kuota pendataan.
Provinsi juga mengeluarkan kebijakan penerima Bansos dari Provinsi untuk sekitar 20 ribuan kk, yang baru kita setorkan 10 ribuan KK, on proses dan itu sudah diterima, dan sekarang sedang tahap untuk membuat ATM nya,” jelas Airin.
Dengan begitu, Bansos yang diperuntukkan bagi warga Tangsel, terdampak covid-19. Diberikan hanya dengan Anggaran APBD Provinsi Banten dan Anggaran Kemensos.
“Sekali lagi, karena KPM yang sudah menerima Bansos Provinsi maupun Kemensos, tidak boleh lagi diberikan melalui dana APBD,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, seorang ART di Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, mengharapkan bantuan sosial yang telah dijanjikan. Lantaran penerapan PSBB, dia sudah tak lagi bekerja untuk beres-beres rumah majikannya. Otomatis, penghasilan hariannya juga hilang
