JAKARTA-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YPKI) menilai banyak alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang dinilainya mubazir. Karena tidak jelas penggunaannya. “Kegiatan yang tidak jelas antara lokasi dan output yang dihasilkan adalah, laporan pengendalian lalat dan kecoa Rp 1,5 miliar, peningkatan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (12 laporan) Rp 69,4 miliar dan penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi (500 laporan) Rp 2,88 miliar,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta,Kamis, (7/3)
Lebih lanjut Tulus malah mempertanyakan penggunaan dana-dana yang semestinya harus diteliti lagi. Karena diragukan validitasnya. “Tak hanya itu, RS yang plafonnya perlu dipertanyakan di antaranya klaim rumah sakit (fasyankes) yang melayani pasien peserta jampersal (10 klaim) senilai Rp 1,559 triliun. Klaim rumah sakit yang melayani peserta program Jamkesmas (1.218 klaim) senilai Rp 5,73 triliun,” tambahnya.
Bahkan Tulus kecewa dengan politik anggaran pemerintah yang belum berpihak ke rakyat. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2013 Kemenkes mengusulkan anggaran sebesar Rp 31,2 triliun. “Alokasi anggaran untuk belanja birokrasi yang lebih besar daripada untuk pelayanan publik. Anggaran pelayanan publik Rp 15,3 triliun. Sementara belanja birokrasi mencapai Rp 15,8 triliun,” ujarnya.
Komentari tentang post ini