JAKARTA-Ketidakberesan perencanaan anggaran yang berkembang saat ini adalah adanya perilaku pejabat pusat buruk. Bahkan pejabat pemerintah pusat ini mengajak pejabat daerah ke Jakarta guna memperjuangkan anggaran yang sebenarnya sudah resmi yang sudah diputuskan di Jakarta.
“Khusus untuk anggaran, seharusnya sudah tuntas di daerah, sehingga Bappenas hanya mengkoordinasikan saja,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida saat membuka seminar “Desentralisasi dan Reformasi Perencanaan Anggaran Pusat dan Daerah” di Jakarta, Kamis,(21/11).
Menurut La Ode Ida, reformasi dan desentralisasi penganggaran sangat diperlukan mengingat proses perencanan anggaran pusat dan daerah selama ini sarat negosiasi dan manipulasi.
“Munculnya negosiasi dan manipulasi tersebut tidak lepas dari adanya agenda dan kepentingan kelompok maupun partai tertentu dari pusat,” terangnya.
Selain itu, kata La Ode lagi, banyaknya rencana anggaran dari daerah yang tidak bisa diproses di Jakarta membuat proses penganggaran semakin rumit.
“Ini harus dikoreksi. Kalau perencanan anggaran real dari bawah maka Jakarta seharusnya tidak perlu repot. Namun proses perencanan anggaran ini sarat negosiasi dan prosesnya sangat manipulatif,” ujarnya, selain melibatkan pembicara dari Indonesia, seminar itu juga menghadirkan pembicara dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Lebih jauh katanya, kecenderung pejabat pusat tidak turun langsung memantau perkembangan pengajuan angggaran dari daerah. Akibatnya, usulan dari daerah tidak sinkron dengan keinginan pusat.
Pada kesempatan itu Laode juga mengkritisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah digelar beberapa kali. Menurutnya, musyawarah itu lebih bersifat formalitas ketimbang menyelesaikan berbagai persoalan perencanaan pembangunan. **ea
