JAKARTA-Pemerintahan era Jokowi lebih menekankan pembangunan dengan fondasi revolusi mental.
Revolusi mental itu seperti koalisi kekuasaan tanpa syarat.
“Namun sayangnya, dengan revolusi mental itu mengakibatkan PDIP sebagai pemenang pemilu tidak bisa mendapat jatah pimpinan DPR,” kata Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah dalam memberikan sambutan Sarasehan Nasional Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Hadir pula dalam acara itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly, Wakil Ketua Komisi I DPR F-PDIP Tb Hasanuddin, Yudi Latif, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Letjen Purn TNI Kiki Syanakri, Eva Kusumasundari dan Murdaya Poo.
Lebih lanjut Ahmad Basarah tak membantah kerjasama tanpa syarat ini juga telah membuat kabinet saling kepret.
Saat ini, lanjut anggota F-PDIP menganggap ada jalannya pembangunan telah kehilangan arah. Alasannya UUD hasil amandemen tidak mampu menjangkau dinamika perkembangan jaman.
Akibat yang demikian maka visi pembangunan yang sebelumnya penuh dengan nilai-nilai gotong royong berubah dengan nilai-nilai yang penuh individualistis.
“Tanpa perencanaan pembangunan GBHN, bangsa ini tak punya pijakan dan tanpa arah,” ujarnya.
Basarah menginginkan agar MPR diberi wewenang untuk menetapkan GBHN sehingga Presiden mempunyai pijakan dalam melakukan pembangunan.
Dalam sambutan, Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah menambahkan sejak UUD Tahun 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi konstitusi selanjutnya bangsa ini mengalami pergantian konstitusi pada saat UUD RIS dan UUD Sementara Tahun 1950.
Badan Konstituante yang diberi amanah untuk membuat konstitusi tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dalam masa pemerintahannya, Soekarno menjalan program pembangunan yang terencana dalam road map Semesta.
Selanjutnya dalam masa Presiden Soeharto program pembangunan dilakukan lewat GBHN namun Ahmad Basarah menyayangkan program pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan material sehingga faktor nation building terlupakan.
Akibat lupa membangun nation building maka bisa dilihat dalam era reformasi.
Pada tahun 1999 hingga 2002, MPR melucuti kekuasaannya sendiri seperti sepakat untuk tak membuat GBHN. Akibat yang demikian maka Presiden dalam era reformasi membuat visi dan misi sendiri.
Akibat yang demikian maka visi pembangunan yang sebelumnya penuh dengan nilai-nilai gotong royong berubah dengan nilai-nilai yang penuh individualistis.
“Tanpa perencanaan pembangunan GBHN, bangsa ini tak punya pijakan dan tanpa arah,” ujarnya.
Ahmad Basarah menginginkan agar MPR diberi wewenang untuk menetapkan GBHN sehingga Presiden mempunyai pijakan dalam melakukan pembangunan. **aec
