JAKARTA-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bersamaan dinilai tidak bisa diterima akal sehat. Nilai tukar rupiah yang tinggi selalu menjadi alasan klise untuk menutupi kerugian Pertamina dan PLN. “Pertanyaannya, lalu keuntungan BUMN yang sebelumnya sudah disuntik dengan Penyertaan Modal triliuan rupiah kemana,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Hery Gunawan di Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Menurut Hery, pemerintah sepertinya sedang menjebloskan rakyatnya yang sedang sulit menjadi tambah melarat. “Rasa kemanusiaan pemerintah menjadi dipertanyakan,” cetusnya
Disisi lain, Hery menduga ada sinyalemen kuat sebetulnya kenaikan ini untuk menggenjot tingkat penyerapan belanja pemerintah, yang masih sangat rendah yang justru menjadi penyebab utama lemahnya konsumsi pemerintah.
Belanja modal, sambung Hery, misalnya, baru mencapai 15,3 persen dari total alokasi APBN-P 2015. Situasi itu kemudian merembes pada melemahnya konsumsi rumah tangga karena daya beli yang terus menurun. “Kegagalan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang buruk, jangan dibebankan kepada rakyat yang sedang susah. Cari makan saja, sekarang ini sulit. Apalagi sekarang akan ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang akan memicu naiknya harga-harga,” paparnya.
Dikatakan Hery, pemerintah mestinya harus lebih kreatif lagi. Disiplin fiskal mesti dijalankan, utang luar negeri dikurangi, dan penerimaan dari pajak dan dividen (keuntungan) BUMN mestinya bisa dimaksimalkan. “Apalagi, sebelumnya mereka telah disuntik dengan PMN triliunan rupiah. Lalu, apa manfaatnya uang triliunan rupiah itu ke BUMN, kalau ujung-ujungnya merugi dan setelah itu dibela mati-matian dengan menaikkan harga BBM. Ini aneh bin ajaib dan hanya terjadi di Pemerintahan Jokowi-Kalla,” imbuhnya. **
