JAKARTA-Presiden Joko Widodo menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Presiden menginginkan agar kebijakan belanja APBN dilandasi dengan semangat peningkatan efisiensi. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai jenis-jenis belanja APBN pada Jumat, 30 September 2016, di Kantor Presiden, Jakarta. “Kebijakan belanja APBN harus diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal,” demikian arahan Presiden.
Untuk mencapai peningkatan efisiensi tersebut, Presiden mendorong jajarannya agar mampu menyusun alokasi belanja negara yang lebih produktif. Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden pada rapat terbatas 21 September 2016 silam, belanja subsidi yang tepat sasaran merupakan salah satu hal yang kembali ditegaskannya.
“Fokuskan pada peningkatan kualitas belanja yang produktif, belanja yang prioritas, seperti mendorong pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, penguatan desentralisasi fiskal, dan juga subsidi yang tepat sasaran,” terangnya.
Bila menilik ke belakang, sebenarnya bukan hal yang baru bila Presiden berulang kali menginstruksikan efisiensi kepada jajarannya. Pada April silam misalnya, secara khusus dirinya meminta para menteri untuk tidak menghabiskan anggaran dalam hal belanja yang tidak mendesak.
“Lakukan efisiensi! Baik yang berkaitan dengan belanja operasional dan belanja modal. Jangan anggarkan yang tidak prioritas seperti mobil,” tegas Presiden saat memimpin rapat kabinet paripurna mengenai APBN Perubahan pada 7 April 2016 lalu.
Saat itu, Presiden juga menekankan agar perencanaan anggaran disusun berdasarkan program dan skala prioritas. Menurutnya, bila anggaran tersebut disebar secara merata, manfaat yang dihasilkannya tidak akan terlihat.
“Tidak perlu banyak program. Konsen pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya kala itu.
Hadir dalam rapat terbatas sore ini di antaranya ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
