Beli Lukisan Bupati Pakai Uang Pajak Rakyat, CBA Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

Selasa 7 Mei 2024, 12 : 32 pm
Unhook Sky Khadafi
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi

JAKARTA – Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengeritik keras kebiasaan sejumlah Kepala Daerah yangberlomba-lomba menghabiskan uang pajak rakyat hanya untuk membeli atau melakukan pengadaan lukisan sesuai selera.

Salah satu contohnya di pemerintahan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Bagian Umum,  Pemkab Wonosobo ini tidak tanggung- tanggung mengeluarkan duit sebesar Rp42.201.177 hanya untuk Pengadaan Lukisan Bupati Wonosobo.

“Para kepala daerah di Indonesia, ternyata punya darah, bukan darah yang amis tapi darah seni. Bayangkan saja, mereka mamakai uang pajak rakyat untuk pengadaan lukisan Bupati. Ini kan nggak masuk akal sehat,” ujar Uchok di Jakarta, Selasa (7/5).

Selain Pemkab Wonosobo, pola yang sama juga dilakukan Sekda Kabupaten Garut.

Mereka juga melakukan pengadaan lukisan Bupati Garut dengan menghabiskan anggaran pajak rakyat sebesar Rp130.000.000

Tapi yang aneh dan janggal terang Uchok, anggaran pembelian lukisan Bupati Garut dan Wonosobo sangat jauh berbeda seperti perbedaan jarak antara bumi dan langit.

Dimana harga lukisan Bupati Garut  itu lebih mahal daripada lukisan Bupati Wonosobo.

“Ini ada potensi markup harga atau korupsinya,” jelasnya.

Lebih jauh, Uchok menegaskan harga lukisan di Pemerintahan Jawa Timur (Jatim) jauh lebih rendah lagi.

“Kalau ke Biro Umum pemerintahan Jawa Timur, harga sebuah lukisan hanya sekitar Rp17.500.000 untuk satu buah. Dan lebih murah lagi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, harga untuk sebuah lukisan hanya sebesar Rp 6.171.600,” imbuhnya.

Makanya, CBA kata Uchok meminta aparat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran pengadaan lukisan seperti di Sekda Kabupaten Garut, Sekda, Kabupaten Wonosobo, Biro Umum Pemerintahan Jawa Timur dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dan juga meminta KPK dan Kejaksaan Agung, melalukan pengeledahan di ruang-ruang tersangka koruptor. Jangan lupa ambil saja lukisan parakoruptor tersebut. Karena sebuah lukisan dari koruptor sangat mahal anggarannya. Dan penjualan sebuah lukisan bisa jadi sebagai penerimaan negara,” pungkasnya.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Dihadapan Jenderal Min Aung, Presiden Jokowi Suarakan Hentikan Kekerasan di Myanmar

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyuarakan pentingnya menghentikan  kekerasan di Myanmar
Pelita Samudera Shipping

Berencana Beli Kapal, PSSI Utang USD20 Juta ke Citibank

JAKARTA – PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) memutuskan untuk berutang