JAKARTA-Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo menegaskan korupsi e-KTP yang melibatkan banyak elit politik sebenarnya sudah lazim terjadi. “Sistem pemilu kita membuat korupsi menjadi sebuah keniscayaan,” ucapnya di Jakarta, Selasa (14/3).
Ia mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka berpusat pada kandidat, yang terjadi bukan kompetisi antarparpol, melainkan kompetisi antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama. “Karena kompetisi sangat ketat, terjadilah ketidakpastian akan prospek keterpilihan. Makin tidak pasti akan keterpilihan, makin besar kecenderungan melakukan korupsi untuk melakukan kampanye dengan segala cara, termasuk ‘membeli’ suara pemilih,” paparnya.
Menurutnya, kalau KPK memang berani membongkar skandal korupsi e-KTP, maka semua elit akan kena. Jadi elit tidak usah panik memang korupsi adalah fakta yang tak terbantahkan. “Kasus skandal korupsi Nazarudin, Damayanti dan e-KTP tidak jauh berbeda modus operandinya,” ungkapnya.
Pengajar Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta ini menegaskan korupsi di negeri ini selalu dilakukan berjamaah. Sudah ada jatah pembagian yang jelas antara pihak legislatif, eksekutif dan korporasi. Selama ini KPK hanya berhenti memproses sampai pihak yang tertangkap tangan saja, padahal masih ada aktor lain yang terlibat. “Hal ini senantiasa luput dari penindakan KPK,” kritiknya.
Benny mengatakan, korupsi politik yang terjadi dalam sistem pemilu seperti ini sangat ganas.
Ia memberi contoh, antara lain perburuan politik rente, pencucian uang, dana aspirasi, dan menjual suara dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif oleh pejabat publik hasil pemilu, termasuk klientelisme dan jual-beli suara antara calon/petahana dan pemilih. “Jadi sistem pemilu proporsional terbuka perlu dievaluasi sebab peserta pemilu menurut UUD 1945 adalah partai politik,” ucapnya.
Meski demikian, kata Benny, keberadaan partai perlu dibenahi secara revolusioner. ”Misalnya, dalam penentuan calon legislatif dan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan akuntabel, bukan ditentukan elit,” terangnya.
Kuatnya restu petinggi partai dalam mengusulkan calon legislatif dan kepala daerah semakin menegaskan ada yang keliru, proses demokrasi dalam partai. Proses pengambilan keputusan di dalam partai cenderung didominasi sekelompok elite yang merasa memiliki partai. “Cara-cara transaksi politik seperti ini jelas menafikan hakikat demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Problematika ini perlu diatur dalam RUU Penyelenggaran Pemilu,” pungkas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI ini.
