JAKARTA-Meskipun kebijakan yang ditempuh selama ini sudah cukup baik, Pemerintah akan mengumumkan sejumlah kebijakan guna menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah. Salah satu dari sejumlah kebijakan baru itu adalah insentif perpajakan. “Jumat, rencananya pemerintah akan melakukan koordinasi yang menyangkut berbagai kementrian untuk reformasi struktural lebih lanjut. Kita akan umumkan sejumlah kebijakan,” kata Menko Perekonomian Sofyan Jalil kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).
Sofyan memberi sedikit bocoran tentang kebijakan dimaksud sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro. Misalnya Peraturan Pemerintah tentang sistem insentif perpajakan. “Kita juga akan meng-attack persoalan yang selama ini orang mengatakan masalah karena Current Account Defisit (CAD), akan ada sejumlah upaya supaya CAD itu akan teratasi secara pelan-pelan. Karena kita sadar itu adalah masalah yang kita hadapi 2-3 tahun terakhir ini,” papar Sofyan.
Sejauh ini, jelasnya koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah telah berjalan sesuai harapan. “Presiden terlibat langsung, dan melihat bahwa koordinasi antar lembaga negara, dalam hal ini BI, OJK, dan pemerintah, berjalan dengan baik,” ujarnya.
Namun terkait pelemahan nilai mata uang rupiah yang pada kurs tengah BI hari Rabu (11/3) mencapai Rp 13.164 per dollar AS, Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, bahwa ini ini adalah temporer yang di drive dari luar Indonesia.
Ia menyebutkan, di dalam negeri dari sektor pemerintah, apa yang sudah dilakukan selama ini dianggap cukup baik. Fiskal kita, menurutnya, sudah lebih bertanggungjawab, karena subsidi sudah tidak ada lagi, sehingga tidak seperti dulu yang setiap ada kenaikan perubahan kurs akan berimplikasi kepada fiskal.
Pemerintah pun, lanjut Sofyan, terus melakukan reformasi struktural yang sekian lama tidak jalan, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sekarang sudah cukup efektif, yang tentunya akan terus dilakukan bagaimana caranya agar tetap efektif. “PTSP tidak hanya di pusat tapi juga di propinsi, kabupaten, karena target Presiden PTSP seluruh Indonesia harus berjalan dalam tempo paling lama satu tahun. Tapi kelihatannya akan lebih cepat dari yang diharapkan,” jelas Sofyan.
Adapun masalah inflasi, menurut Sofyan, sejauh ini cukup terkontrol, dan pemerintah cukup yakin bahwa target yang ditetapkan itu bisa tercapai.
Kemudian pembangunan infrastruktur, kata Sofyan, adalah bagian dari pelaksanaan APBN dan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya lebih efektif dan terlaksana sesuai yang diinginkan.
