SURABAYA-Bermimpi mengembalikan kejayaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Senin (20/1) besok dijadwalkan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai persoalan di KBS agar kemelut yang terjadi tidak terus berkepanjagan terutama kematian satwa.
Hal-hal yang yang akan disampaikan ke KPK berkaitan dengan persoalan KBS, kata Tri Rismaharini, pihaknya sudah menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan tersebut, termasuk hasil audit dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tentang aset yang dimiliki KBS.
“Data-data audit Unair akan disampaikan. Pemkot tidak mau disalahkan dengan persoalan yang terjadi di KBS, karena datanya sudah lengkap, khususnya saat mulai masuk mengelola, ujar Risma, sapaan akrabnya.
Risma menambahkan, pihaknya telah memasang “Closed-circuit television” (CCTV) yang diletakkan tersembunyi.
Salah satu upaya tersebut sebagai bentuk keprihatinan dengan persoalan KBS yang semakin berkepanjangan, terutama kematian satwa yang belum berhenti.
“Tapi, pemasangan CCTV dan penjagaan Satpol di sekitar KBS belum tentu bisa menjamin kemanan. Kasihan binatangnya kalau terus begini, apalagi binatang tidak bisa ngomong,” ujarnya.
Akhir pekan lalu, Risma sempat mengeluhkan raibnya satwa dari KBS.
Ia menuding kebijakan Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS, pimpinan Tony Sumampau, yang membarter 387 satwa dengan uang atau barang, menjadi pemicu memanasnya konflik di kebun binatang peninggalan Belanda ini.
Bahkan dia berjanji membawa kasus ini ke ranah hukum.
Direktur Keuangan KBS, Fuad Hasan, mengatakan kantornya tengah melengkapi dokumen berupa nota kesepahaman mengenai barter satwa itu.
“Ada enam MoU pertukaran satwa saat KBS dikelola Tim Pengelola Sementara,” ujar Fuad.
Perjanjian barter itu diteken selama Maret hingga Juli 2013 untuk enam lembaga. Lembaga yang dimaksud antara lain Taman Safari II Prigen, Taman Safari Mirah Fantasia Banyuwangi, Lembaga Konservasi Lembah Hijau Lampung, dan Taman Hewan Pematang Siantar.
Padahal, lanjut Fuad, berdasarkan kajian Universitas Airlangga, pertukaran hanya dapat dilakukan satwa dengan satwa atau tumbuhan dengan tumbuhan.
Pertukaran satwa dengan kendaraan atau uang jelas menyalahi aturan.
Ketika dimintai konfirmasi, Tony menilai rencana Risma melapor ke KPK hanya pengalihan isu buruknya pengelolaan satwa di KBS.
Dia membantah telah menukar satwa dengan mobil.
“Yang ada adalah penyerahan satwa surplus ke lembaga lain. Kendaraan untuk operasional merupakan hibah dari pihak kedua,” ujarnya.
Satu per satu sejumlah satwa di kebun bintang tersebut menunggu ajalnya, Tony Sumampau justru menilai adanya ketidakmampuan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) bentukan Pemkot Surabaya dalam mengurus satwa di KBS.
“Kita harus melihat ke belakang dulu. Sebelum dikelola Pemkot, KBS itu dikelola oleh sekelompok orang kemudian membentuk perkumpulan. Itu sudah ada sejak zaman Belanda,” papar Tony, Minggu (19/1).
