BI dan POLRI Jalin Kerjasama Cegah Kejahatan Penukaran Valas

SURABAYA-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur menandatangani Pokok-pokok Kesepahaman Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (valas), serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana terhadap Uang Rupiah, bertempat di Surabaya. Penandatangan yang dilakukan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Anas Yusuf itu disaksikan oleh Deputi Gubernur BI Ronald Waas dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Suhardi Alius di Surabaya, Rabu (17/12). “Dalam rangka mencegah berbagai kejahatan pada kegiatan usaha penukaran valuta asing, Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2014 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank,” ujar Ronald.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan dan pemurnian semua kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Penerbitan PBI ini juga diharapkan dapat memitigasi potensi risiko dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan kejahatan terkait kegiatan penukaran valuta asing.

Baca :  Utang Luar Negeri Indonesia USD316,0 Miliar

Penandatanganan pokok-pokok kesepahaman yang dilaksanakan di Surabaya ini merupakan sinergi langkah BI sebagai otoritas yang berwenang, untuk senantiasa mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, diantaranya melalui penerbitan ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakkan hukum melalui kerjasama dengan POLRI. “Untuk menekan potensi kriminalitas dalam sistem pembayaran serta kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, penanganan terhadap dugaan tindak pidana perlu dilakukan secara intensif. Koordinasi dan konsolidasi yang kuat antar otoritas dan penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir berbagai kejahatan di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA. Selain itu, pengenaan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut,” katanya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah KUPVA Bukan Bank berizin yang mencapai 51 badan usaha, atau secara nasional menempati peringkat keempat setelah Provinsi Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Baca :  Pertumbuhan Penjualan Eceran Melambat ​

Sebaran lokasi penyelenggara KUPVA tersebut terdiri dari 34 KUPVA di Surabaya, 4 di Jember, 10 di Malang, dan 3 di Kediri. Dari sisi volume, hingga Oktober 2014 transaksi KUPVA di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam 10 besar nasional. Rata-rata total nilai transaksi pembelian Uang Kertas Asing dan cek pelawat terhitung sejak Januari s.d. Oktober 2014, mencapai Rp 87,5 miliar per bulan. Sedangkan rata-rata total nilai transaksi penjualan Uang Kertas Asing, mencapai Rp88,3 milliar per bulan. “Sesuai kewenangan yang telah diberikan negara, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dalam perekonomian nasional. Ibarat sirkulasi darah dalam tubuh manusia, peran BI dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang sangat vital untuk mencegah sumbatan pada urat nadi perekonomian nasional,“ demikian tambah Ronald terkait Pokok Pokok Kesepahaman Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI, dan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah.

Baca :  Ekonomi Digital Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya pada Senin, 15 Desember 2014, penandatanganan Pokok Kesepahaman Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana terhadap Uang Rupiah juga dilaksanakan di Medan antara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Difi A. Johansyah dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Eko Hadi Sutedjo.

Penandatanganan Pokok-pokok Kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara  BI,  dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 1 September 2014 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.