JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menyambut baik rencana pembentukan prinsipal, atau lembaga pengelola sistem/jaringan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) antar anggotanya, dalam bentuk BUMN.
Hal ini disampaikan Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, dalam sambutannya saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Telkom dengan bank-bank anggota Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), di Jakarta, Jumat (9/9).
Nota kesepahaman mengatur mengenai rencana pembentukan perusahaan prinsipal.
Menurutnya, 4 hal utama yang perlu diperhatikan dalam rencana pembentukan prinsipal. Pertama, agar membentuk badan hukum yang nantinya akan bertindak sebagai prinsipal.
Kedua, berkomitmen menyediakan sistem yang mampu saling terhubung (interkoneksi) dan saling dapat melayani (interoperability) dengan sistem yang telah ada.
Ketiga, berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dan best practices penyelenggaraan sistem pembayaran, seperti penggunaan central bank money dalam aktivitas setelmen. “Dan terakhir, mematuhi syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan BI untuk aspek seperti pricing, permodalan, kepemilikan, dan keamanan sistem,” ujarnya.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh para pimpinan PT Telkom dan bank-bank Himbara. Acara dihadiri pula oleh Menteri BUMN, Rini S. Soemarno, serta Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Budi Armanto. Sebelumnya, Menteri BUMN telah menyampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan pembentukan prinsipal BUMN pada akhir Desember 2017.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan apresiasi akan keseriusan dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan rencana pembentukan prinsipal BUMN. Nota kesepahaman diharapkan dapat mendorong lahirnya badan hukum prinsipal yang berdaya saing, mampu berkompetisi secara sehat, dapat menyediakan layanan yang semakin terjangkau bagi masyarakat, serta senantiasa mengedepankan kepentingan nasional.
