BI-OJK Perkuat Kerjasama Pengembangan SID

Gubernu BI, Agus Martowardoyo dan Ketua Komisioner OJK, Muliaman D Hadad/dok antara

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Debitur (SID) guna mewujudkan SID yang Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU). SID yang LAKU dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BI dan OJK.

Komitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pengelolaan SID antara kedua lembaga tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad di Jakarta, Kamis (3/12).

Penandatangan Surat Keputusan Bersama tersebut antara lain didasari oleh amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK . Dalam UU itu disebutkan, fungsi, tugas, dan wewenang pengelolaan, pengaturan dan pengembangan sistem informasi antarbank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan dialihkan dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013.

Namun demikian, mengingat pengelolaan, pengaturan, dan pengembangan SID oleh OJK memerlukan waktu, khususnya untuk membangun sistem aplikasi, sehingga terdapat masa transisi mulai dari tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan implementasi SID atau Sistem Layanan Industri Keuangan  di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017. “Selama masa transisi, BI tetap melaksanakan pengelolaan SID,” jelas Mulimanan Hadad di Jakarta, Kamis (3/12).

Pengelolaan SID selama masa transisi katanya mencakup 8 hal penting. Pertama, penyempurnaan dan penerbitan ketentuan; Kedua, persetujuan sebagai Pelapor dalam SID; Ketiga, pengawasan Pelapor dan pengendalian kualitas data; Keempat, pengenaan sanksi; Kelima, penyediaan informasi; Keenam, penanganan keluhan debitur, layanan bantuan (helpdesk) kepada Pelapor dalam SID di BI dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, serta administrasi dan manajemen user bagi Pelapor dalam SID di BI dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; Ketujuh, pemeliharaan, dan; Kedelapan, pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal baik domestik maupun internasional. “BI dan OJK akan bersama-sama melakukan penyempurnaan ketentuan terkait SID dan pengembangan SID. OJK akan memperoleh hak akses ke dalam aplikasi dan raw data di SID,” jelasnya.

Setelah implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, BI tetap akan mempunyai akses penuh, berkesinambungan, dan seamless terhadap aplikasi dan data/informasi SLIK.

Saat ini OJK tengah melakukan pembangunan SLIK yang akan menggantikan SID, agar dapat secara optimal mendukung kebutuhan industri yang semakin kompleks serta mendukung pelaksanaan tugas baik tugas OJK maupun tugas BI serta tugas lembaga terkait lainnya dengan optimal.

SLIK dibangun dengan mengakomodir kebutuhan industri, kebutuhan OJK, dan kebutuhan BI serta kebutuhan lembaga lain yang diamanatkan undang-undang. “Selain itu, untuk meningkatkan kualitas informasi, OJK akan memperluas cakupan data dengan memperluas coverage pelapor yang semula perbankan dan perusahaan pembiayaan yang menjadi sumber data, secara bertahap akan diperluas dengan mengikutsertakan lembaga keuangan lainnya. Proses pembangunan SLIK untuk informasi debitur akan selesai pada tahun 2017,” pungkasnya.