SURABAYA-Pertumbuhan wisatawan Muslim yang kian melesat tajam mendorong pemerintah mengembangkan industri pariwisata syariah di Indonesia. Hal ini turut menggerakkan perekonomian nasional. “Wisata syariah memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Esensi wisata syariah terletak pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Hal ini menarik banyak peminat di dunia, tidak terbatas pada kaum muslim,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo disela-sela seminar nasional bertema, “Potensi Wisata Berbasis Syariah di Indonesia” di Surabaya, Kamis, (29/10).
Menurutnya, Industri pariwisata syariah dunia saat ini semakin meningkat, dengan negara-negara seperti Turki dan Malaysia sebagai pengembang industri pariwisata yang besar.
Menurut catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), di Indonesia, ada 13 provinsi yang sudah siap sebagai destinasi wisata syariah, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. “Dengan meningkatkan pengetahuan para pengusaha dan perbankan mengenai lini usaha wisata yang termasuk dalam kategori wisata syariah serta potensi pengembangan wisata syariah, diharapkan sektor ini pun akan lebih cepat berkembang,” katanya.
Salah satu kunci kesuksesan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah pesantren. Sebagai institusi yang memiliki jaringan yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia, pesantren memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat, dan dapat menjadi agen berharga bagi pengembangan inklusi keuangan syariah. Berbagai unit usaha yang dimiliki pesantren juga ideal untuk dikembangkan dengan skema pembiayaan syariah. “Beberapa pondok pesantren di Jawa Timur telah mengembangkan nkubator bisnis, pelatihan pengelolaan keuangan, implementasi pemberdayaan ekonomi dan layanan keuangan digital di pesantren,” tuturnya.
Selain dari sisi industri, jelasnya, inklusi keuangan juga merupakan perhatian BI. Keuangan syariah dianggap dapat menjadi salah satu jawaban bagi kebutuhan perluasan akses keuangan masyarakat. Untuk itulah, BI a mengadakan Pelatihan Perencanaan Keuangan Berbasis Syariah Untuk Keluarga. Para peserta, yaitu sekitar 75 orang anggota Aisyiyah Jawa Timur, dibekali dengan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan perencanaan keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Prinsip-prinsip perencanaan keuangan syariah yang dipelajari dalam pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pengenalan akan skema keuangan syariah juga diharapkan dapat menarik ketertarikan masyarakat untuk menggunakan berbagai produk keuangan syariah, sehingga memperluas akses keuangan di masyarakat. “Ke depan, BI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan syariah dunia,” pungkasnya.
